Palu (ANTARA) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tengah menyatakan Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sedianya harus memiliki konsep yang lebih konkret terkait penanganan sampah untuk mewujudkan kebersihan Kota Palu agar ke depan dapat meraih Adipura.
"Harusnya pemerintah daerah dalam hal ini dinas lingkungan hidup Kota Palu, sudah harus keluar dengan konsep yang lebih kongkret secara mendasar," ucap Manajer Kampanye Walhi Sulawesi Tengah, Stevandi, di Palu, Minggu.
Pernyataan ini terkait dengan penjelasan Pemkot Palu melalui DLH lewat Kabid Persampahan, Farid yang mengaku bahwa pihaknya belum dapat menghitung jumlah sampah yang diproduksi oleh rumah tangga dan sampah yang masuk ke tempat pembuangan sementara serta yang dapat diangkut ke pembuangan akhir.
DLH melalui Kabid Persampahan mengakui bahwa pihaknya belum memiliki alat pengukur/timbangan sampah. Selain ia juga mengakui bahwa pihak kekurangan armada pengangkutan sampah.
Dalam masalah ini, WALHI Sulawesi Tengah mencatat bahwa, seharusnya persoalan sampah yang disampaikan oleh Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup, Kota Palu, harusnya keluar dengan data.
"Jangan hanya menyampaikan volume sampah, tapi data riilnya soal jumlah volume sampah tidak ada. Selain itu, DLH tidak melulu menjelaskan hambatan penanganan sampah karena kekurangan armada dan sebagainya. Ini alasan sudah dari dulu, dan terkesan ingin menyelesaikan persoalan sampah dengan menambah armada dalam artian logika proyek pengadaan," kata dia.
Baca juga : Sampah masih jadi permasalahan serius di Kota Palu
Kota Palu menurut Kementerian Lingkungan Hidup merupakan salah satu kota sedang di Indonesia yang paling kotor, berdasarkan penilaian program Adipura 2017 - 2018.
Walhi Sulteng tidak heran bila Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan Kota Palu sebagai salah satu kota sedang terkotor di Indonesia. Bagi Walhi Sulteng, persoalan sampah sudah menjadi persoalan klasik di Kota Palu sejak dahulu.
Tahun 2016, WALHI Sulteng pernah memberikan konsep E-Sampah pada pemerintah daerah, sebagaimana persoalan penanganan sampah di Kota Palu sudah perlu berbasiskan aplikasi. Apalagi kita tahu, rata-rata penduduk Kota Palu menggunakan gadget/android. Hal itu, menurut Walhi bisa dimanfaatkan, misalnya ada aplikasi khusus sampah di Kota Palu yang mana masyarakat bisa langsung hubungi petugas sampah bila terjadi penumpukan sampah atau sebagainya.
Namun, Walhi juga menyadari bahwa penting mendorong kesadaran masyarakat luas soal sadar akan kebersihan lingkungan. Karena dengan membeli armada sebanyak apapun, tapi bila tidak di dukung oleh kesadaran masyarakat, maka armada yang ada hanya akan sia-sia.
Walhi: DLH harus punya konsep konkret penanganan sampah Kota Palu
Mobil pengangkut sampah memindahkan sampah dari tempat pembuangan sementara menuju tempat pembuangan akhir, di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu. (Antaranews/Moh.Ridwan)
Jangan hanya menyampaikan volume sampah, tapi data riilnya soal jumlah volume sampah tidak ada. Selain itu, DLH tidak melulu menjelaskan hambatan penanganan sampah karena kekurangan armada dan sebagainya. Ini alasan sudah dari dulu, dan terkesan ingi
