OPINI - Indonesia maju, daerah harus selaras dengan prioritas Jokowi-Ma'ruf.

id Hasanuddin Atjo,OPINI

OPINI - Indonesia maju, daerah harus selaras dengan prioritas Jokowi-Ma'ruf.

Kepala Bappeda Sulteng Dr Ir H hasanuddin Atjo, MP (Antaranews Sulteng/Rolex Malaha)

Palu (ANTARA) - RPJM 2020-2024, telah mengagendakan lima program prioritas yang akan direalisasikan. Prioritas tersebut adalah (1) Pengembangan infrastruktur, menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan.

(2) SDM dan Teknologi, menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi.

(3) Investasi dan Ekspor, mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya.

(4) Reformasi Birokrasi dan Struktur agar lembaga semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi lembaga.

(5) Penghematan APBN, menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan Indonesia Maju

Lima prioritas Jokowi-Mar'uf ini merupakan tahapan menggapai harapan Indonesia Maju dan Hebat di 2050. 

Pricewaterhouse Cooper (PwC), memprediksi di tahun 2050, Indonesia akan memiliki PDB 10 triliun dolar US dan PDRB 31.000 dolar US yang nantinya akan mengantar Indonesia di peringkat-4 dunia setelah China, Amerika Serikat dan India. Saat ini, 2018 PDB kita untuk pertama kainya tembus di angka 1 triliun dolar AS dengan PDRB atau pendapatan perkapita sekitar 3.900 dolar AS atau Rp54 juta pertahun. 

Membangun frekuensi yang sama antara pemimpin daerah dan Presiden merupakan tantangan terbesar.

Presiden dan Wakil Presiden bersama jajaran kabinetnya tidak dapat bekerja sendiri, harus bersama dengan daerah. Terpilihnya pemimpin daerah visioner, mampu melihat di balik bukit dan berpikir multi dimensi melalui mekanisme pilkada 2020, 2022 dan seterusnya menjadi salah satu faktor kunci untuk menggapai Indonesia Maju dan Hebat itu. 

Tiga pilar yang berperan dalam melahirkan pemimpin daerah berkarakter perubahan yaitu partai pengusung, pemilik hak suara dan lembaga peneyelenggara pilkada. Politik transaksional sudah harus dikurangi dan tiga pilar ini harus membangun semangat dan komitmen yang kuat untuk tujuan perubahan itu.

"Rujuknya" Jokowidodo dan Prabowo pascapilpres 2019 menjadi semangat dan energi baru bagi bangsa ini. Keduanya telah memberikan pembelajaran yang berharga bagi bangsa dan Negara. Mereka telah berada dalam satu rangkaian lokomotif perubahan yaitu untuk Indonesia maju, meskipun dalam gerbong yang berbeda.  Perbedaaan telah ditanggalkan bahkan bersepaham untuk Indonesia yang lebih baik. Upaya ini patut diberi apresiasi.
 
Kepala Bappeda Sulteng yang mantan Kadis KP setempat Hasanuddin Atjo bersalaman dengan mitranya Kadis KP Sulawesi Barat usai menandatangani perjanjian kerja sama nelayan andon penangkapan ikan di Palu, Selasa (23/7) (Antaranews Sulteng/Rolex Malaha)

Baca juga: Opini - Pilkada 2020 dan 2022 menjadi kereta terakhir
Baca juga: Opini - Urgensi 'Provinsi Sultim' dari perspektif pemindahan Ibu Kota Negara


Sulteng dan Ibukota Baru

Sulawesi Tengah di tahun 2020 akan melaksanakan Pilkada memilih Gubernur dan beberapa Bupati-Walikota. Tahapan ini menjadi penting bagi masyarakat Sulawesi  Tengah bila ingin menjadi bagian Indonesia Maju dan Hebat di 2050. 

Terpilihnya pemimpin perubahan yang visioner, berpikir multi dimensi dan mampu melihat dibalik bukit adalah jawaban untuk menjadi bagian Indonesia Maju. Rencana pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan tinggal menunggu keputusan resmi dari Presiden Jokowi, bahkan rencana itu telah dimasukan dalam RPJM 2020-2024. 

Bertempat di Balikpapan, tanggal 5 Agustus 2019 akan dilaksanakan rapat percepatan pemindahan Ibukota Negara tersebut. Ini memberikan indikasi bahwa Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serius dan bersungguh-sungguh terkait rencana itu. 

Sulawesi Tengah sangat diuntungkan dengan pemindahan Ibukota Negara itu, karena secara geografis Sulawesi Tengah khususnya bagian barat yaitu Palu, Donggala, Tolitoli dan Buol berhadapan langsung dengan calon ibukota Negara. 

Perdagangan komoditas antara Sulawesi Tengah bagian barat dengan Kalimantan Timur telah berlangsung lama, karena waktu yang diperlukan menyeberangkan barang dengan kapal kecil (kecepatan 9-10 knout) relatif singkat hanya sekitar 8-9 jam. 

Gubernur Longki Djanggola dalam mengakhiri masa jabatan pada periode keduanya, tentunya akan mempersiapkan sebuah grand desain terkait dengan hal itu. Grand desain ini akan menjadi kenangan bagi masyarakat Sulawesi Tengah dan sebagai referensi bagi Gubernur dan Bupati-Walikota terpilih di pilkada 2020 dan pilkada selanjutnya.

Sulawesi Tengah akan menjadi jembatan penghubung antar Ibukota Negara yang baru dengan Kawasan Indonesia Timur lainnya melalui integrasi moda transportasi laut dan darat, demikian sebaliknya. Gambaran grand desain itu akan dibahas pada tulisan berikutnya. Semoga. *Kepala Bappeda Provinsi Sulteng.

Baca juga: Hasanuddin Atjo jadi Kepala Bappeda Sulteng, the right man on the right place
Baca juga: Sang Penerobos Batas di Era Milenial

 
Dr Ir H Hasanuddin Atjo, MP (kanan) bersama Gubernur Sulteng Drs H Longki Djanggola, MSi (Antaranews Sulteng/Rolex Malaha)
Pewarta :
Editor : Rolex Malaha
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar