Mendikbud: Dana BOS dapat digunakan untuk penuhi daftar periksa sekolah

id Kemendikbud,Dana BOS,Bantuan Operasional sekolah,BOS 2021,pembukaan sekolah Januari 2021,pembukaan sekolah,Nadiem Makari

Mendikbud: Dana BOS dapat digunakan untuk penuhi daftar periksa sekolah

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim saat pengumuman penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap TA 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19 di Jakarta, Jumat (20/11/2020). ANTARA/ Indriani

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim menegaskan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat digunakan untuk memenuhi daftar periksa bagi sekolah yang memulai pembelajaran tatap muka mulai Januari 2021.

“Dana BOS karena sudah direlaksasi dapat digunakan untuk memenuhi kriteria daftar periksa tatap muka. Kepala sekolah mempunyai kebebasan untuk menggunakan dana BOS yang bertujuan memenuhi daftar periksa,” ujar Nadiem dalam Pengumuman Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap TA 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19 di Jakarta, Jumat.

Pemerintah memberikan keleluasaan pada Pemda untuk melakukan pembelajaran tatap muka mulai semester genap 2020/2021 atau Januari 2021. Pemberian kewenangan penuh pada Pemda tersebut dalam penentuan pemberian izin pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

Pembelajaran tatap muka dapat dilakukan secara serentak atau bertahap per wilayah kecamatan dan atau desa atau kelurahan dengan izin tiga pihak yakni Pemda, kepala sekolah dan komite sekolah dan juga orang tua.


Sekolah juga harus memenuhi daftar periksa ada enam daftar periksa yang harus dipenuhi yakni ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan (toilet bersih dan layak serta sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau penyanitasi tangan), mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan menerapkan masker, memiliki thermogun, memiliki pemetaan warga satuan pendidikan (yang memiliki komorbid tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang aman, dan riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko yang tinggi), dan mendapatkan persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali.

Selain itu, pembelajaran dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, yang mana kondisi kelas dengan jarak antarsiswa minimal 1,5 meter, jumlah maksimal peserta didik per ruang kelas PAUD sebanyak lima siswa, pendidikan dasar dan menengah 18 siswa, dan SLB sebanyak lima siswa.

Jadwal pembelajaran juga dilakukan dengan sistem bergiliran yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Selain itu peserta didik dan tenaga pendidik wajib menggunakan masker kain tiga lapis atau masker bedah, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik, dan menerapkan etika batuk atau bersin.

Tidak diperkenankan kegiatan-kegiatan yang berkerumun artinya kantin diperbolehkan beroperasi, kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan untuk dilakukan.


Selain pembelajaran tidak ada lagi kegiatan selain kegiatan belajar-mengajar seperti orang tua tidak boleh menunggu siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua dan murid itu tidak diperbolehkan.

“Kami terus berkoordinasi dengan Kemendagri, agar kebijakan itu sampai ke daerah, dan dapat dilaksanakan. Istilahnya Pak Jokowi itu, sampai netes ke daerah. Oleh karena itu, komunikasi rutin terus dilakukan,” terang dia.

Nadiem mengingatkan agar peserta didik, tenaga pendidik maupun pemerintah daerah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan atau 3M yakni mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak.

“Jangan sampai sekolah menjadi klaster baru. Kita tidak ingin mengambil risiko dengan mengorbankan generasi muda kita. Untuk penerapan protokol kesehatan harus benar-benar dilakukan,” imbuh dia.

Pewarta :
Editor : Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar