Bupati Buol minta perusahaan perkebunan sawit harus mampu sejahterakan warganya

Buol, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amirudin Rauf meminta agar pengelolaan potensi sawit di daerah itu harus mampu memberi dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan warga secara berkesinambungan.

Hal itu kata Amirudin, hanya bisa terwujud jika rakyat diberikan hak untuk menentukan, memelihara, merencanakan, mengetahui biaya produksi, serta memasarkannya. 

"Karena itu, paradigma mengutamakan keuntungan dalam pengelolaan sawit (profit oriented) harus digeser menjadi berbasis kesejahteraan sosial," kata Amirudin di Buol, Jumat.

Baca juga: Pemda Buol Siap Pidanakan Perusahaan Sawit

Sejauh ini, kata bupati, pengelolaan berbasis akumulasi keuntungan hanya memberikan kesenjangan, rakyat khususnya petani justru hanya menjadi pihak yang dimarjinalkan. 

"Entah itu soal transparansi biaya produksi, pemeliharaan, bunga hutang, dan hak atas penentuan harga TBS (tandan buah segar). Alhasil petani hanya bisa pasrah dengan minimnya hasil produksi," ungkap dia.

Bupati mengatakan secara faktual, sejauh ini perkebunan sawit di Kabupaten Buol, justru melahirkkan sisi destruktif secara sosial dan ekonomi.

Belum lagi, ujar dia, perkebunan dengan paradigma mencari keuntungan oleh perusahaan melahirkan sengketa agraria. 

Salah satu dampak turunan dari perkebunan skala besar besar khususnya sawit adalah konfik agraria yang berkepanjangan.

Amirudin mengatakan di Buol, dari sejak berdirinya perusahaan sawit sampai saat ini konflik agraria tak kunjung usai antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat Buol yang tergabung dalam Forum Tani Buol (FTB).

FTB kata Amiruin terus memperjuangkan lahan di areal salah satu perusahaan sawit seluas kurang lebih 4.471 hektare. 

"Perjuangan petani bahkan sudah sampai di Komnas HAM, namun sampai hari ini tak urung selesai," ujar Bupati.

Baca juga: Situasi Di Buol Kondusif Pascapendudukan Petani Sawit

Amirudin mengaku dirinya telah memperjuangkan tanah kurang lebih 10 ribu hektare yang hendak diekspansi oleh salah satu perusahaan sawit dalam bentuk HGU, walaupun pada akhirnya perjuangannya tersebut gagal.

"Saya kalah karena melawan kekuatan modal besar (korporasi)," kata bupati dua periode ini.

Selain itu, pengelolaan sawit juga memberikan dampak terhadap ekologis. 

Dia mengatakan ekspansi dan monopoli lahan dalam jumlah besar, dengan logika akumulasi profit, justru akan mengesampingkan dampak ekologis.

"Lihat saja, wilayah lingkar perkebunan sawit selalu menjadi langganan bencana banjir setiap tahun. Daya dukung lingkungan, serta deforestasi masif menyebabkan dampak ekologi rusak dan berdampak multi efek baik ekonomi, sosial dan juga kesehatan," sebutnya. 

Baca juga: Petani Buol Duduki Perkebunan Sawit Milik Hartati

Amirudin berharap sebisa mungkin membangun inovasi agar perkebunan sawit yang sudah ada, dapat lebih mengedepankan aspek ekonomi, sosial, dan berkelanjutan. 

"Karena perkebunan sawit sudah terlanjur ada di Kabupaten Buol, maka kami mengupayakan meminimalisir dampak negatifnya. Seperti misalnya Pemda Buol membangun kerjasama integrasi sapi dan lahan sawit. Setidaknya ada segi konstruktif yang dapat kita capai demi kemajuan daerah," ungkap Amirudin.