Jakarta (ANTARA) - Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) 2015-2018 Agung Harsoyo menilai aturan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2021 tentang Postelsiar yang mewajibkan perusahaan layanan streaming konten digital atau over-the-top (OTT) global yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia bekerjasama dengan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi lokal, lebih adil.
"Ini masalah keadilan saja. Mereka tak melakukan investasi dan OTT itu hanya memakai jaringan telekomunikasi yang sudah ada. OTT asing tersebut tak perlu tarik kabel untuk menghubungkan ke bandwidth internasional. Sehingga PP Postelsiar mendorong kerja sama ini dapat menjunjung tinggi kedaulatan dan rasa keadilan," ujar Agung melalui keterangan di Jakarta, Senin.
Menurut dia, kerja sama OTT asing dengan pelaku usaha lokal sudah menjadi desakan di berbagai negara di dunia baik di negara berkembang maupun negara maju. Yang terjadi saat ini terjadi adalah OTT global yang beroperasi tidak melakukan investasi dan tidak membayar pajak di negara-negara dimana mereka beroperasi, namun OTT asing tersebut mengambil keuntungan yang besar dari negara-negara tersebut.
"OTT asing yang mencari keuntungan finansial di Indonesia harus memberikan kontribusi bagi negara. Negara-negara Eropa juga sudah mulai membuat aturan kewajiban kerja sama antara OTT asing dengan perusahaan lokal," katanya.
Karena pengaturan kerja sama OTT asing dengan operator telekomunikasi sudah tepat, lanjutnya, sekarang tantangannya adalah bagaimana aturan tersebut dijalankan secara konsisten oleh pemerintah namun tidak merugikan mereka. Sehingga OTT asing masih bisa mendapatkan keuntungan dari usahanya di Indonesia.
Dalam hal ini menurutnya dibutuhkan kecerdasan dalam membuat aturan pelaksanaannya sehingga ada win-win solution supaya egara dan masyarakat mendapatkan manfaat. Sedangkan OTT asing yang memberikan kontribusi kepada negara dan nasyarakat Indonesia juga tidak mengalami kerugian.
Kewajiban kerja sama OTT asing dengan operator lokal juga akan mempermudah dari penanganan keamanan dan penegakan hukum.
"Jika ada masalah hukum, karena tempat kejadian perkara ada di Indonesia maka penegak hukum akan terkesan lebih mudah dan cepat penanganannya. Sebab fisiknya ada di Indonesia. Dengan fisik di Indonesia, OTT asing tersebut akan memenuhi aturan yang ada di Indonesia," ujar Agung.
Ia menambahkan, pemerintah harus pintar dan elegan dalam membuat regulasi agar dapat menyeimbangkan kepentingan nasional namun tak membuat OTT asing mati atau kabur dari Indonesia.
"Sehingga dampak dari regulasi yang nanti dibuat pemerintah harus tetap condong kepada kepentingan Nasional dan masyarakat Indonesia. Mungkin tidak 100 persen," kata nya.
Aturan OTT asing wajib gandeng operator lokal ini dinilai lebih adil
ilustrasi - Tampilan aplikasi layanan streaming film dan serial televisi HOOQ pada perangkat Android. ANTARA/Arindra Meodia/am.
