Upaya pemerintah bangun huntap mandiri untuk penyintas gempa Padagimo

Palu (ANTARA) - Memiliki hunian tetap (huntap) permanen menjadi dambaan semua orang dalam menjalani kehidupan di muka Bumi. Tak terkecuali penyintas gempa, tsunami, dan likuefaksi di Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong (Padagimo).

Gempa dengan guncangan yang begitu dahsyat pada 28 September 2018 membuat masyarakat di Padagimo kehilangan tempat tinggal. Rumah yang sebelum bencana itu terjadi, menjadi tempat mereka beristirahat, berteduh dari panasnya terik Matahari dan hujan, saat ini telah tiada.

Harapan besar ditujukan kepada pemerintah untuk segera membangun kembali hunian tetap permanen, agar mereka bisa berkumpul dengan keluarga dalam satu rumah.

"Hunian tetap yang dibangun dengan skema relokasi mandiri jadi harapan kami," ucap Moh Ridwan, salah satu calon penerima huntap berbasis relokasi mandiri di Kelurahan Petobo.

Pemerintah mendorong skema relokasi mandiri sebagai respons atas kondisi masyarakat di Padagimo yang kehilangan tempat tinggal, dampak bencana tersebut.

Relokasi mandiri berbeda dengan relokasi berbasis kawasan. Relokasi mandiri biasa disebut dengan relokasi berbasis masyarakat, artinya dalam proses dan implementasi relokasi di dalamnya ada partisipatif masyarakat, dimana warga yang menyediakan lahan untuk pembangunan huntap permanen.

Untuk relokasi berbasis kawasan, pemerintah yang menyediakan lahan atau menunjuk tempat relokasi, kemudian dibangun huntap.

Masyarakat sangat antusias untuk mendapatkan huntap berbasis relokasi mandiri. Hal itu, karena hunian yang dibangun, sesuai dengan keinginan masyarakat serta tidak berjauhan dengan tempat kerja warga.

Oleh karena itu, pemerintah di Sulawesi Tengah, utamanya di Padagimo, mengapresiasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang telah berupaya membangun hunian untuk mengembalikan keceriaan masyarakat, dengan membangun huntap berbasis relokasi mandiri.

Segera terealisasi

Di balik kesulitan ada kemudahan. Dambaan besar penyintas gempa untuk memiliki hunian tetap di lahan sendiri segera terealisasi, ditandai dengan adanya relokasi mandiri yang didorong pemerintah untuk percepatan pemulihan pascagempa Padagimo.

Pemerintah Kota Palu mengapresiasi Kementerian PUPR dengan adanya skema relokasi mandiri tersebut.

Penyintas gempa dan likuefaksi di Kelurahan Petobo, Kota Palu menjadi salah satu komponen yang diprioritaskan untuk mendapatkan huntap berbasis relokasi mandiri. Pembangunannya telah dimulai sejak November 2020. Pembangunan huntap mandiri juga telah dimulai di beberapa kelurahan lainnya di Kota Palu.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Palu Zulkifli mengatakan pembangunan huntap program relokasi mandiri akan terlaksana maksimal pada 2021.

Warga yang mengikuti program ini meliputi empat kelurahan, yakni Petobo, Duyu, Kayumalue Pajeko, dan Panau. Di Kelurahan Petobo akan dibangun 95 unit huntap mandiri, Duyu, enam unit, Kayumalue Pajeko 20 unit, dan Panau 39 unit.

Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Sulteng Rezki Agung mengemukakan pada periode 2021-2022 pihaknya menargetkan pembangunan huntap skema relokasi mandiri ini sebanyak 3.050 hunian yang menyasar penyintas bencana di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala.

Pembangunan huntap relokasi mandiri yang ditangani PUPR tahap pertama sebanyak 160 unit tersebar di empat kelurahan di Kota Palu.

Pembangunan tahap awal, baru dilaksanakan di Kota Palu. Setelah 160 unit rampung, program dilanjutkan di Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong sebagai upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan pascagempa.

Pekerjaan konstruksi huntap mandiri telah dimulai pada 2020 berkesinambungan pada lahan yang dinyatakan sudah "clear and clean".

"Kami sudah memulai pembangunan di Kelurahan Petobo pada sejumlah lahan yang sudah siap, dalam artian lahan tersebut sudah memiliki dokumen hak milik lalu sudah bersih dan dipatok," ucap dia.

Rumah Tumbuh

Sebagai bentuk tindak lanjut dari partisiatif masyarakat dalam skema relokasi mandiri atau pembangunan huntap mandiri, maka Kementerian PUPR mengusung konsep rumah tumbuh.

Huntap yang dibangun bertipe 36 meter persegi atau ukuran 6 x 6 meter persegi di lahan pribadi masyarakat.

Konsep rumah tumbuh ini, yaitu inti dari bangunan rumah masih bisa diperlebar atau diperbesar oleh penyintas baik samping kiri dan kanan maupun belakang rumah, tergantung dari kesetersediaan luasan lahan.

"Konsep ini ketika nanti hunian diserahkan ke warga terdampak bencana (WTB) yang terikut dalam program itu, maka ke depan dapat melakukan peningkatan dengan swadaya sendiri seperti menambah bangunan bagian dapur, teras, plesteran, keramik lantai dan sebagainya," katanya.

Penyintas bencana sangat dimungkinkan untuk membangun dapur rumah, teras, memperlebar bangunan ke samping. Akan tetapi, peningkatan bangunan itu tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah, sebaliknya menjadi tanggung jawab sendiri atau mandiri.

Selain mengusung konsep tersebut dalam membangun, PUPR juga memfasilitasi listrik bagi setiap rumah dalam relokasi mandiri. Kementerian PUPR memfasilitasi meteran listrik setiap hunian berkapasitas daya 1.300 watt token.

"Berkaitan dengan itu, pemasangan meteran nanti kami siap membantu bersama PLN area Palu sebagai kebutuhan penerangan penyintas bencana," kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Palu Zulkifli.

Pelajaran 

Gempa bumi pada 28 September 2018 memberikan pelajaran berharga kepada semua pihak di Padagimo, termasuk dalam membangun hunian atau tempat tinggal.

Pembangunan hunian dengan konsep tahan gempa, menjadi hal yang sangat penting untuk meminimalisasi dampak terjadinya bencana, sekaligus menjadi upaya pengurangan risiko bencana.

Rezki Agung menjelaskan huntap skema relokasi mandiri menggunakan bahan material tahan gempa atau model Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha).

Metode itu menjadi pilihan dalam membangun huntap mandiri, yang dalam teknis pelaksanaan pembangunan ada penggabungan tiang-tiang panel beton dengan memakai baut, lalu berdinding batako.

Selain itu, interior hunian pada bagian plafon dengan menggunakan bahan gypsum, dan bagian lantai dengan cor semen berketebalan sekitar tujuh centimeter serta kusen jendela berbahan aluminium.

"Pada bagian lantai, tentu terlebih dahulu dilakukan pemadatan tanah menggunakan alat khusus," ucap dia.

Bagian atap menggunakan material baja ringan serta atap spandek agar hawa panas Matahari tidak bertumpuk, sehingga penghuninya merasa nyaman saat di dalam rumah.

Pemulihan penyintas gempa dengan skema relokasi mandiri menjadi satu alternatif untuk mempercepat pemulihan, agar warga bisa menjalani kehidupan lebih baik.

Anggota DPRD Provinsi Sulteng Ibrahim Hafid setuju dengan skema relokasi mandiri yang dinilainya sangat partisipatif masyarakat.

"Skema relokasi ini bagus, masyarakat terlibat langsung dalam penentuan lahan dan terlibat dalam pembangunan," ungkap dia.

Akan tetapi, Ibrahim Hafid menyarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan target atau memperbesar target di awal, sehingga tidak hanya terfokus di Kota Palu.

Hal itu agar masyarakat di daerah-daerah terdampak bencana di Padagimo yang belum memiliki kejelasan mendapat huntap, agar bisa segera dibangun hunian tersebut.

"Contohnya masyarakat di Desa Loli, Kabupaten Donggala yang sudah sangat mendesak. Gempa telah berlalu dua tahun lebih, hunian mereka belum ada," sebutnya.

Penyediaan hunian merupakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sehingga harus dipercepat.

Oleh karena itu, Ibrahim Hafid juga meminta kepada pemerintah di Sulawesi Tengah, baik pemrov maupun pemerintah kabupaten/kota di Padagimo agar segera mencarikan solusi, demi percepatan pembangunan huntap warga.

"Jangan biarkan warga berlama-lama tidak memiliki rumah, mereka adalah masyarakat yang harus segera dipenuhi kesejahteraannya, termasuk dari sisi hunian tetap," ungkap Ibrahim Hafid.