"Dalam konteks pemilu, perempuan dan laki-laki memiliki peran yang sama," kata Pettalongi, dihubungi dari Palu, terkait dengan partisipasi perempuan dan mewujudkan kepemimpinan perempuan melalui pemilu.
Pemilihan Umum, kata dia, merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat.
Dalam konteks ini, kata dia, tidak ada pembedaan dan pengecualian hak antara laki - laki dan perempuan. Oleh karenanya, perempuan berhak untuk berpartisipasi di antaranya menjadi peserta pemilu 2024.
Sehingga, ia menegaskan bahwa, pemahaman dan anggapan bahwa perempuan tidak memiliki peran strategis dalam pemilu, adalah satu anggapan dan pandangan yang bias gender serta menghambat peran perempuan.
"Termasuk budaya patriarki sangat menghambat peran perempuan dalam politik dan menghambat peluang kepemimpinan perempuan melalui sarana pemilu," ujarnya.
Karena terbukti, partisipasi perempuan dalam pemilu, mampu membawa perempuan meraih kekuasaan dan pemerintahan, yang memainkan peran dan kebijakan dalam pembangunan.
Oleh karena itu, menurut dia, pemilu harus diselenggarakan sesuai dengan asas-nya utamanya asas keadilan.
Pemilu yang adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.
Data KPU Provinsi Sulteng terkait dengan partisipasi perempuan menyalurkan hak pilih pada Pemilu 2019 mencapai 84 persen. Pada Pemilu 2019, jumlah pemilih perempuan mencapai angka 818.000 pemilih, dari total jumlah pemilih 1,9 juta se-Sulteng.
Kemudian, pada Pilkada Sulteng tahun 2020, berdasarkan data KPU Sulteng bahwa jumlah pemilih perempuan mencapai 988.662 jiwa dari total pemilih kurang lebih sebanyak 2.018.722.
Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulteng terus mendorong perempuan untuk terlibat dalam pemilu untuk mewujudkan kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan dan pembangunan.
"DP3A Provinsi Sulteng berupaya meningkatkan kualitas perempuan agar memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan siap bersaing untuk menjadi pemimpin," ucap Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga DP3A Sulteng, Irmawati Sahi.
Kata Sahi, pemerintah telah memberikan ruang aksesbiitas yang luas bagi perempuan untuk menjadi pemimpin di berbagai posisi pengambilan keputusan di semua tingkatan. Namun aksesibilitas itu belum dimanfaatkan oleh perempuan secara optimal karena masih adanya kendala psikologis, kultural dan politis yang menghambat kemajuan perempuan.
Olehnya, kata dia, perlu memperbesar jumlah peran perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, terlebih bagi perempuan agar menjadi pemimpin yang mampu mengatasi permasalahan perempuan dan anak.
