Moskow (ANTARA) - Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump beserta timnya disebut akan mempelajari kemungkinan memperkarakan pejabat militer AS yang terlibat dalam penarikan pasukan dari Afghanistan pada 2021 ke mahkamah militer.
Menurut media NBC News pada Minggu, mengutip sumber pejabat AS, tim Donald Trump dilaporkan akan membentuk sebuah komisi untuk menyelidiki perkara penarikan pasukan tersebut.
Laporan tersebut menyatakan, pejabat AS telah menghimpun informasi mengenai siapa saja yang terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan militer, bagaimana implementasinya di lapangan, serta menentukan apakah pejabat militer dapat didakwa atas tuduhan berat, seperti pengkhianatan.
Meski demikian, masih belum jelas apakah tindakan para pejabat militer dapat disebut sebagai "pengkhianatan" karena mereka hanya mengikuti perintah Presiden AS Joe Biden.
NBC News juga mewartakan bahwa Trump mengutuk penarikan mundur pasukan tersebut dan menyebutnya sebagai "hari yang paling memalukan sepanjang sejarah negara kita".
Kelompok Taliban, yang hingga kini masih dijatuhi sanksi internasional, berkuasa di Afghanistan sejak Agustus 2021 usai merebut kekuasaan dari pemerintah sebelumnya usai pasukan AS dan NATO ditarik mundur.
Penarikan pasukan tersebut menandai berakhirnya keberadaan militer AS dan NATO di Afghanistan selama hampir 20 tahun.
Menyusul berkuasanya kembali Taliban, sejumlah negara dan organisasi internasional pun memutuskan hubungan dan menghentikan bantuan kemanusiaan kepada Kabul.
Sumber: Sputnik-OANA
Berita Terkait
Trump kecam Ukraina karena serang Rusia dengan rudal jarak jauh AS
Jumat, 13 Desember 2024 9:18 Wib
PM Qatar: Trump ingin gencatan senjata Gaza berlaku sebelum menjabat
Kamis, 5 Desember 2024 8:54 Wib
Wamenperin sebut China perkuat kerja sama investasi dengan RI
Jumat, 29 November 2024 9:30 Wib
Kemendag sebut kemenangan Trump beri efek pada ekspor Indonesia
Selasa, 19 November 2024 12:35 Wib
Sekjen NATO tepis kekhawatiran jika Trump jadi Presiden AS lagi
Selasa, 5 November 2024 9:15 Wib
Hakim New York tunda vonis Trump hingga setelah pemilu
Minggu, 8 September 2024 11:55 Wib
Bila menang pilpres, Harris akan tunjuk anggota Republik dalam kabinet
Jumat, 30 Agustus 2024 12:37 Wib
Trump sebut AS akan menjadi ibu kota kripto di planet ini
Minggu, 28 Juli 2024 13:29 Wib