Jakarta (ANTARA) - Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Tunis Ardi Pramana mengatakan bahwa pihaknya berupaya sebaik yang mereka bisa untuk mengatasi tantangan dalam menyosialisasikan Pemilu 2024.
"Susah mengumpulkan (WNI untuk sosialisasi pemilu), karena kebetulan kita itu di sini ‘kan kebetulan nyebar juga. Artinya WNI kita itu tinggal di beberapa kota, berbeda-beda," kata Ardi saat dihubungi oleh ANTARA dari Jakarta, Rabu (24/1) malam.
Ardi juga mengatakan bahwa tidak semua WNI yang berada di Tunisia memiliki pendidikan tinggi, seraya menambahkan kalau mereka yang tidak memiliki pendidikan tinggi tersebut adalah WNI yang pernah menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW).
"Warga kita yang Indonesia yang nikah dengan orang Tunis, dulunya TKW. Boro-boro pemilu, presiden sekarang siapa mereka aja nggak tahu…TKW sebelumnya di Saudi atau di Qatar…(mereka) yang penting tahunya kerja aja," ungkap Ardi.
Meskipun demikian, Ardi mengatakan pihaknya tetap berupaya menghubungi para WNI yang ada di Tunisia untuk memberitahukan tentang sosialisasi Pemilu 2024 dan mengajak mereka untuk datang ke tempat sosialisasi.
Selain itu, tantangan yang lainnya adalah masalah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pergerakan WNI itu sendiri. Diketahui bahwa DPT di PPLN Tunis per Juni 2023 berjumlah 176 orang.
Ardi mengatakan bahwa ada ratusan WNI yang terancam tidak bisa menggunakan hak pilih mereka.
"Karena mereka baru datang, jadi mahasiswa ini datang 150…belum yang WNI (lainnya). Jadi sekarang ini sebenarnya WNI kita bukan 176, hampir 300 lebih. Tetapi yang bisa memilih cuma 176 di tambah dua persen surat suara yang akan terlayani," ujar Ardi.
Ardi mengatakan pihak tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu mereka yang terancam tidak bisa menggunakan hak pilih karena hal tersebut berkaitan dengan undang-undang pemilu.
"Surat suara tidak bisa lebih dari dua persen. Jadi kita dapat surat suara 176, dua persen-nya adalah empat atau lima (surat) suara, ya sudah segitu aja. Mahasiswa yang baru datang (September) tidak terdaftar hampir 100 lebih," jelas Ardi.
Ardi menjelaskan bahwa para mahasiswa itu sudah terdaftar di DPT Indonesia dan juga membawa surat pindah, tapi sayangnya peraturan yang ada hanya boleh menyediakan surat suara sebanyak dua persen dari jumlah DPT.
Ardi berpendapat bahwa sistem pemilu yang ada sekarang masih belum bisa memberikan fasilitas yang memungkinkan semua WNI yang ada di luar negeri untuk menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu.
Ketua PPLN Tunis itu juga menyampaikan bahwa Tunis akan menyelenggarakan Pemilu 2024 pada 11 Februari dengan dua cara, memilih langsung di TPS sebanyak 172 orang dan empat orang lainnya memilih menggunakan pos, serta perhitungan suara akan dilakukan pada 14 Februari.
