Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan beberapa strategi untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan selama tahun 2025 di provinsi itu.
“Lima poin penting arahan Gubernur Sulteng, untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan,” kata Asisten Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulteng Rudy Dewanto di Palu, Selasa.
Dia menjelaskan arahan itu yakni membentuk dan memperkuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus pangan, atau BUMDes yang profesional, untuk membantu kerja sama antar daerah (KAD), serta upaya penanggulangan pembeli hasil pertanian (offtaker) dalam rangka memperpendek rantai pasok, dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
Selanjutnya, melakukan gerakan tanam di seluruh kabupaten dan kota, khususnya untuk komoditas rentan inflasi misalnya beras, bawang merah dan cabai. Hal ini juga mendukung swasembada pangan nasional.
Kemudian, mengantisipasi ketersediaan dan kenaikan harga pangan, memprioritaskan kebutuhan masyarakat Sulteng dan bila memungkinkan untuk menerapkan pembatasan komoditi yang keluar dari Sulawesi Tengah.
“Mempersiapkan mitigasi bencana, dalam rangka memastikan adanya keamanan stok pangan,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Ronny Hartawan merekomendasikan beberapa hal yang perlu dilaksanakan para pengambil kebijakan, untuk perekonomian Sulteng di tahun 2025.
Rekomendasi itu diantaranya, memperkuat kerja sama antar daerah, membuat atau memperkuat BUMD khusus pangan, pembatasan komoditi yang keluar dari Sulawesi Tengah.
Selain itu, menyelenggarakan pasar murah secara rutin yang disinergikan dengan warung komoditas pangan (Warkop) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sulteng. Serta melakukan pengendalian inflasi berbasis data.
