Menko Polhukam: pembangunan huntara perlu pelibatan masyarakat

id wiranto

Menko Polhukam: pembangunan huntara perlu pelibatan masyarakat

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola (kiri) menyaambut Menkopulhukam Wiranto di Bandara Mutiara Sis Aldjufri Palu, Jumat (26/10). Menkopolhukam akan melihat dari dekat perkembangan Kota Palu pascatanggap darurat penanganan bencana seperti pembangunan hunian sementara, pembersihan puing-puing dan penyaluran bantuan-bantuan lainnya kepada para korban serta memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran yang akan terlibat dalam masa Tanggap Darurat Transisi yang akan berjalan mulai 26 Oktober sampai 25 Desember (60 hari). (Foto: Antaranews Sulteng/Humas Pemprov Sulteng)

Uang untuk membangun bisa beredar dan berputar di daerah
Palu,  (Antaranews Sulteng)  Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Wiranto mengharapkan pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi pengungsi sebagai bagian dari penanganan pascabencana di Sulawesi Tengah (Sulteng) dapat melibatkan masyarakat dan pengusaha lokal.

Menurut dia, karena masalah Huntara juga merupakan kebutuhan masyarakat, pelibatan mereka dan pengusaha lokal sangat penting, agar uang untuk pembuatan Huntara tidak lagi kembali ke pusat.

"Uang untuk membangun bisa beredar dan berputar di daerah," tegas Wiranto saat memberikan arahan di ruangan kerja Gubernur Sulteng, Jumat.

Dengan pelibatan masyarakat, kata Wiranto, proses pekerjaan dapat lebih ringan dan dapat dirasakan langsung masyarakat.

Selain memberikan arahan, Wiranto bersama Gubernur Sulteng, Longki Djanggola juga mengunjungi lokasi likuifaksi di Kelurahan Petobo dan Balaroa, untuk memastikan proses penanganan bencana berjalan sesuai dengan tahapan yang ditentukan.

"Kelihatannya sudah mulai normal kembali, mal, restoran, toko kecil hingga swalayan sudah buka," ujar Wiranto.
Menko Polhukam Wiranto (kedua kiri) didampingi Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola (kiri) meninjau pembangunan hunian sementara (huntara) jelang berakhirnya masa tanggap darurat bencana gempa bumi dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (26/10/2018). Pemerintah akan menyiapkan hunian sementara sebagai tempat tinggal para korban yang rumah tinggalnya terdampak gempa bumi dan tsunami dalam masa transisi setelah masa tanggap darurat selesai. (ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/wsj.)  
Pemerintah melalui Gubernur Sulteng, Longki Djanggola memperpanjang masa tanggap darurat tahap II selama 14 hari, terhitung pada 13-26 Oktober 2018.

Kemudian pada 25 Oktober 2018, status penanganan pascabencana di daerah tersebut memasuki tahapan transisi darurat menuju pemulihan, hingga 25 Desember 2018.

Kemudian kata Wiranto, melihat kondisi sosial masyarakat Palu kembali normal, rencana penarikan pasukan keamanan dapat berangsur. Terkait kekhawatiran dengan maraknya aksi penjarahan, itu tidak akan terjadi lagi, karena hanya spontanitas warga pascagempa pada beberapa waktu lalu.

"Penjarahan itu saat keadaan tertentu, di mana saat tidak ada makanan. Sekarang masyarakat sudah merasa aman dan tidak khawatir lagi dengan penjarahan," kata Wiranto.

Sebelumnya, Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Sulteng, Musafir Muhaemin menyatakan optimis jika prospek pembangunan perumahan di kabupaten/kota terdampak bencana segera membaik.

"Kami siap untuk membantu pemerintah, jika dilibatkan dalam pembangunan Huntara atau pun hunian tetap bagi para pengungsi," katanya.

Sementara itu, Gubernur Sulteng, Longki Djanggola mengatakan mengatakan prioritas yang akan dilakukan pemerintah daerah yakni penanganan pengungsi untuk diatur dan ditata kembali menuju Huntara.

"Ini yang luar biasa, kalau datanya valid, mudah-mudahan tidak akan menjadi masalah," ujarnya.

Kemudian hal lainnya, yakni penyaluran bantuan dan logistik yang harus dijamin oleh pemerintah.?

Gubernur menegaskan selama 60 hari, pembangunan rumah sakit dan sekolah darurat ditargetkan selesai. Kemudian, upaya lainnya agar pengungsinya telah masuk ke Huntara.

Baca juga: Penanganan pascabencana tanggung jawab utama kepala daerah
Baca juga: Wiranto: pasukan evakuasi akan ditarik dari Sulteng
Baca juga: Wiranto: pemerintah siapkan rehabilitasi dan rekonstruksi Sulteng