Kemensos: data penerima jaminan hidup di Palu-Donggala dilengkapi
Belum sesuai dengan format yang telah ditetapkan terutama setelah kami memverifikasi ke lapangan memang ada data yang juga tidak valid. Nah ini harus dikoordinasikan lebih lanjut
Sigi, Sulteng (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) meminta Pemerintah Kota Palu dan Pemerintah Kabupaten Donggala melengkapi data penerima jaminan hidup (jadup) pengungsi korban gempa, tsunami, dan likuefaksi di dua daerah itu.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat di Sigi, Sulteng, Senin mengatakan saat ini dana jaminan hidup untuk pengungsi korban bencana di Kota Palu dan Kabupaten Donggala telah siap.
"Estimasi kebutuhan untuk 72.000 jiwa dengan dengan indeks per jiwa senilai Rp600.000 sehingga total kebutuhan sebesar Rp43,3 miliar. Saat ini dana tersebut telah berada di rekening penampungan Direktorat PSKBA (Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam) Ditjen Perlindungan Jaminan Sosial Kemensos," katanya usai mengikuti peletakan batu pertama pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban bencana Sigi di Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Sulteng, Senin.
Data itu, lanjutnya, merupakan usulan pemerintah daerah di tiga daerah terdampak gempa, tsunami dan likuefaksi.
Namun setelah Kemensos melakukan pemeriksaan, masih banyak persyaratan yang belum dilengkapi dalam data tersebut.
"Belum sesuai dengan format yang telah ditetapkan terutama setelah kami memverifikasi ke lapangan memang ada data yang juga tidak valid. Nah ini harus dikoordinasikan lebih lanjut ,"ucapnya.
Ia mencontohkan data penerima jadup yang diusulkan Pemerintah Kota Palu sebanyak 40.137 jiwa. Dari 40.137 jiwa itu banyak yang tidak tinggal di hunian sementara.
"Mereka tinggal di pemukiman atau masih di tenda-tenda darurat. Kalau pemerintah daerah bersama Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) cepat bekerja, kapanpun dananya siap untuk ditransfer,"ujarnya.
Sampai saat ini Kemensos baru mencairkan dana jadup untuk pengungsi korban bencana di Kabupaten Sigi.
Dana jadup yang diberikan untuk 15.191 jiwa yang telah disalurkan oleh Kemensos kepada para pengungsi melalui Bank BNI sejak Minggu (30/6/2019).
Sementara jadup untuk pengungsi korban bencana di Palu dan Donggala belum disalurkan oleh Kemensos sebab masih menunggu penyelesaian kelengkapan data oleh pemda setempat.
Sekretaris Daerah (Sekdaprov) Sulteng Hidayat Lamakarate dalam kesempatan itu mengeluhkan mengenai dana jadup yang belum tersalurkan kepada seluruh pengungsi korban bencana yang berhak.
"Kami sampaikan bahwa pemberian jaminan hidup dan pemberian dana stimulan belum dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan," ujarnya.
Di depan Menkopolhukam Wiranto yang hadir dalam acara itu, ia meminta persoalan tersebut mendapat perhatian dari semua pihak yang berwenang agar lebih serius dalam merealisasikan pemberian dana jadup dan dana stimulan agar dapat secepatnya dimanfaatkan oleh para pengungsi.
Baca juga: Kemensos kembali salurkan Rp2,9 miliar bantuan ke Sulteng
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat di Sigi, Sulteng, Senin mengatakan saat ini dana jaminan hidup untuk pengungsi korban bencana di Kota Palu dan Kabupaten Donggala telah siap.
"Estimasi kebutuhan untuk 72.000 jiwa dengan dengan indeks per jiwa senilai Rp600.000 sehingga total kebutuhan sebesar Rp43,3 miliar. Saat ini dana tersebut telah berada di rekening penampungan Direktorat PSKBA (Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam) Ditjen Perlindungan Jaminan Sosial Kemensos," katanya usai mengikuti peletakan batu pertama pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban bencana Sigi di Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Sulteng, Senin.
Data itu, lanjutnya, merupakan usulan pemerintah daerah di tiga daerah terdampak gempa, tsunami dan likuefaksi.
Namun setelah Kemensos melakukan pemeriksaan, masih banyak persyaratan yang belum dilengkapi dalam data tersebut.
"Belum sesuai dengan format yang telah ditetapkan terutama setelah kami memverifikasi ke lapangan memang ada data yang juga tidak valid. Nah ini harus dikoordinasikan lebih lanjut ,"ucapnya.
Ia mencontohkan data penerima jadup yang diusulkan Pemerintah Kota Palu sebanyak 40.137 jiwa. Dari 40.137 jiwa itu banyak yang tidak tinggal di hunian sementara.
"Mereka tinggal di pemukiman atau masih di tenda-tenda darurat. Kalau pemerintah daerah bersama Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) cepat bekerja, kapanpun dananya siap untuk ditransfer,"ujarnya.
Sampai saat ini Kemensos baru mencairkan dana jadup untuk pengungsi korban bencana di Kabupaten Sigi.
Dana jadup yang diberikan untuk 15.191 jiwa yang telah disalurkan oleh Kemensos kepada para pengungsi melalui Bank BNI sejak Minggu (30/6/2019).
Sementara jadup untuk pengungsi korban bencana di Palu dan Donggala belum disalurkan oleh Kemensos sebab masih menunggu penyelesaian kelengkapan data oleh pemda setempat.
Sekretaris Daerah (Sekdaprov) Sulteng Hidayat Lamakarate dalam kesempatan itu mengeluhkan mengenai dana jadup yang belum tersalurkan kepada seluruh pengungsi korban bencana yang berhak.
"Kami sampaikan bahwa pemberian jaminan hidup dan pemberian dana stimulan belum dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan," ujarnya.
Di depan Menkopolhukam Wiranto yang hadir dalam acara itu, ia meminta persoalan tersebut mendapat perhatian dari semua pihak yang berwenang agar lebih serius dalam merealisasikan pemberian dana jadup dan dana stimulan agar dapat secepatnya dimanfaatkan oleh para pengungsi.
Baca juga: Kemensos kembali salurkan Rp2,9 miliar bantuan ke Sulteng