"Ini adalah jalur strategis yang akan mempercepat dan mengefisienkan transportasi dari berbagai daerah di kawasan timur dengan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan guna meningkatkan daya saing," kata Hasanuddin Atjo saat dihubungi dari Palu usai mengikuti Musyawarah Regional Perencanaan Pembangunan se-Sulawesi di Manado, Rabu.
Dalam musyawarah regional yang dibuka Wagub Sulut Steven Kandouw tersebut, Atjo yang mewakili Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengaku telah memaparkan gagasan membangun jalan tol Tambu-Kasimbar serta berbagai konsekuensinya dan para peserta musyawarah termasuk Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Gelwyn Yusuf menyambut antusias usul Sulteng tersebut.
Menurut Atjo, pembangunan tol Tambu-Kasimbar sangat strategis bukan hanya untuk kepentingan Sulawesi Tengah tetapi juga kepentingan nasional sebab tol ini nantinya akan menghubungkan ibu kota baru di Kalimatan dengan wilayah timur Indonesia seperti Papua, Maluku dan Maluku Utara.
Dari ibukota Negara yang baru, arus barang dan jasa akan mengalir melalui kapal-kapal feri ke Tambu dan selajutnya turun dari pelabuhan Tambu untuk selanjutnya ke Kasimbar melalui jalan tol yang panjangnya hanya sekitar 20 kilometer. Dari Kasimbar, barang dan jasa itu akan didistribusi ke berbagai wilayah di kawasan timur dengan kapal-kapal, begitu pula sebaliknya.
"Efesiensi diperkirakan akan mencapai sampai 40 persen bila arus transportasi harus melintasi jalur tradisional di selatan Sulawesi melalui Selat Makassar sehingga daya saing kawasan timur termasuk komoditasnya akan meningkat," ujarnya.
Sebagai konsekwensi logis dibangunnya jalan tol, ujar doktor perikanan Unhas Makassar dan penemu teknologi budidaya udang supra intensif Indonesia itu, adalah harus membangun pelabuhan feri yang representatif di pesisir Tambu (Selat Makassar) dan di Kasimbar (Teluk Tomini).
"Integrasi moda transportasi laut dan darat ini harusnya menjadi bagian dari program pemindahan ibu kota negara. Ini akan seksi, karena terbuka peluang sektor swasta berinvestasi melalui regulasi kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Pemerintah cukup menyediakan studi kelayakan hingga rencana aksi, dan badan usaha (investor) yang mengeksekusinya," ujarnya.
Baca juga: OPINI - Esensi pindah ibu kota Negara dan response Sulawesi Tengah
Baca juga: Opini - Urgensi 'Provinsi Sultim' dari perspektif pemindahan Ibu Kota Negara
Baca juga: Hasanuddin Atjo jadi Kepala Bappeda Sulteng, the right man on the right place
Diharapkan, kata mantan Kadis Kelautan dan Perikanan Sulteng ini, kawasan Tambu-Kasimbar akan menjadi salah satu simpul interkoneksi di Sulawesi. Dengan demikian pembangunan jalan dan kereta api lingkar Sulawesi bisa menjadi prioritas.
Munculnya simpul-simpul transportasi ini akan semakin meningkatkan sinergi daerah dalam mengembangkan industri pariwisata yang memanfaatkan Kota Makassar dan Manado sebagai pintu masuk.
Khusus di Sulteng, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu akan semakin bergairah dengan fokus pada industri pertanian, perikanan dan kehutanan yang berorientasi kepada produk nilai tambah.
Harapannya status Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu juga dapat ditingkatkan menjadi bandara international agar sebagian wisman yang masuk dari utara dan selatan dapat keluar dari tengah yaitu Kota Palu.
Hasanuddin Atjo berharap kiranya wakil rakyat Sulawesi Tengah di DPR RI dan DPD RI dapat memperjuangkan dan mengawal agar usulan ini dapat termuat dalam RPJMN 2020-2024.
