Palu (ANTARA) - DPRD Kota Palu, Sulawesi Tengah menyatakan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Palu, harus mengakomodir isu-isu gender sebagai bentuk pemenuhan hak korban bencana, dan kelompok rentan pascagempa, tsunami dan likuefaksi
"Salah satu aspek yang harus difokuskan oleh Pemkot Palu dalam perubahan RPJMD, yakni isu-isu gender," kata Ketua Komisi Bidang Pemerintahan dan Kesra DPRD Palu, Mutmainah Korona, di Palu, Kamis.
Pemkot Palu bersama sejumlah legislator di DPRD Palu saat ini sedang membahas rencana pembangunan jangka menengah daerah.
Mutmainah menyebut, perubahan RPJMD harus mengakomodir kebutuhan masyarakat atau korban bencana saat ini, dalam agenda rehab-rekon atau recovery Kota Palu setahun pascabencana.
Kelompok rentan, sebut dia, harus menjadi salah satu fokus pemerintah dalam RPJMD tersebut. Dia mengatakan, indikator pembangunan secara berkelanjutan harus memperhatikan kesetaraan gender, meningkatkan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG), indeks pemberdayaan gender.
"Pengarusutamaan gender harus menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan program benar - benar mengurangi kesenjangan berbasis gender. Sehingga kualitas hidup perempuan dan anak bisa terlihat progresnya," ujarnya.
Hal itu berpedoman pada konsensi hak anak dalam penyusunan perubahan RPJMD, dengan mengedepankan hak anak untuk hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi.
"Ini bisa terealisasi dan terlihat progressnya. Apalagi Kota Palu menjadi prioritas kota layak anak. Sehingga persoalan perkawinan anak, kasus stunting, dan seterusnya yang menyangkut gender bisa diturunkan," ujar dia.
Mutmainah juga mengatakan perubahan RPJMD Kota Palu harus berorientasi pada pemulihan ekonomi, sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak korban gempa, tsunami, dan likuefaksi.
Ia menyebut pemenuhan hak korban bencana, khususnya pemulihan ekonomi daerah dan korban terdampak bencana, menjadi hal yang penting, yang harus dilakukan Pemerintah Kota Palu lewat kebijakan strategis dalam masa rehab-rekon pascabencana, yang tidak terpisahkan dari perubahan RPJMD.
"Perubahan RPJMD Kota Palu tahun 2016-2021 oleh Pemerintah Kota Palu harus berorientasi kepada pemenuhan hak masyarakat terdampak, utamanya mengenai hak dasar secara sosial dan ekonomi," katanya.
Baca juga: Legislator : Perubahan RPJMD Palu berorientasi pemulihan ekonomi
Baca juga: RPJMD Kota Palu akan diubah disebabkan bencana
DPRD Palu : RPJMD Palu harus akomodir isu gender pascabencana
Ketua Komisi Bidang Pemerintahan dan Kesra DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona. (ANTARA/Muhammad Hajiji)
Salah satu aspek yang harus difokuskan oleh Pemkot Palu dalam perubahan RPJMD, yakni isu-isu gender
