Palu (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja sektor keuangan di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) tetap terjaga stabil dengan pertumbuhan positif pada awal tahun 2025.
"Sampai pada 31 Januari 2025, kondisi industri jasa keuangan (IJK) di wilayah Sulteng tetap stabil dengan kinerja yang positif, likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga," kata Kepala OJK Sulteng Bonny Hardi Putra di Palu, Jumat.
Ia menjelaskan perkembangan industri perbankan, industri keuangan non-bank dan pasar modal di Sulteng masih tumbuh positif seiring dengan kegiatan edukasi dan inklusi keuangan, serta perlindungan konsumen yang dilakukan secara berkelanjutan.
OJK Sulteng mencatat pada posisi 31 Januari 2025, seluruh indikator perbankan mengalami pertumbuhan positif secara year-on-year (yoy) dengan posisi aset perbankan tercatat tumbuh sebesar 16,76 persen mencapai Rp75,67 triliun pada Januari 2025, dari Rp64,81 triliun pada Januari 2024.
Selanjutnya, kata dia, dana pihak ketiga (DPK) juga tumbuh positif sebesar 16,20 persen, dari Rp32,73 triliun pada Januari 2024 menjadi Rp36,93 triliun pada Januari 2025.
Sementara itu, untuk kredit perbankan tumbuh sebesar 16,84 persen, dari Rp52,01 triliun pada Januari 2024 menjadi Rp60,77 triliun pada Januari 2025 dengan kualitas kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) yang tetap terjaga di angka 1,54 persen.
Ia mengatakan kinerja perbankan syariah juga terus mengalami peningkatan dengan nilai aset tercatat Rp3,60 triliun atau tumbuh sebesar 16,13 persen.
"Sedangkan, pada pembiayaan syariah hingga Januari 2025 masih menunjukkan tren positif dengan tumbuh sebesar 14,23 persen menjadi Rp3,13 triliun dan penghimpunan dana pihak ketiga tumbuh sebesar 10,36 persen menjadi Rp2,13 triliun," ujarnya.
Ia mengatakan perbankan juga berkomitmen untuk terus mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang diwujudkan dalam peningkatan penyaluran kredit kepada UMKM.
Pada Januari 2025, posisi penyaluran kredit kepada UMKM sebesar Rp17,66 triliun atau tumbuh 11,35 persen dengan NPL yang masih terjaga sebesar 2,71 persen atau masih di bawah ambang batas lima persen.
