Wali Kota Palu dan Bupati Sigi diminta tuntaskan tugas pascabencana

id bencana palu

Wali Kota Palu dan Bupati Sigi  diminta tuntaskan tugas pascabencana

Pengendara sepeda motor melintas di jalan yang hendak direhabilitasi dan ditingkatkan fungsinya di Kampung Lere, Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (28/1/2021). Pembangunan jalan dan jembatan di wilayah itu yang rusak akibat bencana gempa dan tsunami dua tahun lalu tertunda karena terkendala pembebasan lahan yang tetap diklaim warga setempat meskipun masuk dalam zona merah bencana. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/hp.

Palu (ANTARA) - Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola meminta Wali Kota Palu dan Bupati Sigi masa jabatan 2021-2024 yaitu Hadianto Rasyid dan Irwan Lapata menuntaskan tugas pemulihan pascabencana 2018 di dua daerah tersebut.

"Saya mohon kepada saudara berdua untuk melanjutkan koordinasi dan menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas di antaranya penyelesaian penyediaan lahan dan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas yang berhak menerimanya,"katanya dalam acara pengambilan sumpah dan janji jabatan lima kepala daerah terpilih masa jabatan 2021-2024 hasil Pilkada 2020 di Joyokodi Convention Center (JCC) di Kota Palu, Jumat .

Termasuk, lanjutnya, menyelesaikan penyaluran dana stimulan rumah rusak kepada korban bencana yang rumahnya rusak ringan, sedang dan berat yang belum terdata di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Juga, pemberian santunan duka kepada ahli waris yang anggota keluarganya menjadi korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi 2018 yang sampai saat ini belum terdata di Kementerian Sosial (Kemensos).
 

"Kemudian pemulihan infrastruktur yang tertunda dan pembekalan 'life skill' serta trauma 'healing' kepada penyintas,"ujarnya.

Longki menyatakan dana bantuan BNPB yang diperuntukkan sebagai dana stimulan rumah rusak sudah ada di rekening masing-masing pemerintah daerah terkena dampak bencana sejak beberapa tahun lalu.

"Saya mohon dana itu dimanfaatkan sesuai dengan data-data penerima dana stimulan yang otentik dan valid yang bisa dipertanggungjawabkan,"terangnya.

Selama ini, menurut Longki, penyebab sampai dana tersebut belum bisa tersalurkan semuanya karena data calon penerima dana stimulan yang disajikan oleh pemerintah daerah kurang akurat dan sering berubah-ubah.