Biak (ANTARA) - Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan ekonomi biru merupakan kunci penting untuk transformasi ekonomi Papua.
“Dengan potensi dari Provinsi Papua, terutama di Biak, ekonomi biru itu bisa menjadi potensi yang luar biasa, tetapi dengan syarat apabila kita manfaatkan dan diutilisasi potensi yang ada itu dengan sebaik-baiknya,” katanya Road to Indonesia Development Forum (IDF) 2023 di Pulau Biak, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Sabtu.
Dia melihat ada beberapa potensi ekonomi biru di berbagai kabupaten dan kota di Papua. Mulai dari di Biak Numfor, yaitu ikan tuna, karang, mangrove, wisata pantai, diving, dan snorkling. Kemudian di Kabupaten Supiori, yakni budidaya rumput laut, perikanan tangkap, hingga wisata pantai.
Selanjutnya, di Kabupaten Sarmi memiliki potensi ikan demersal, ikan pelagis, udang, wisata pantai diving, dan snorkling. Ke-empat, Kabupaten Yapen terkenal dengan budidaya rumput laut, perikanan tangkap, ikan kerapu, ikan pelagis, dan wisata pantai.
Untuk Kabupaten Waropen memiliki budidaya kepiting, perikanan tangkap udang dan kepiting, serta wisata pantai.
Terakhir, di Kota Jayapura antara lain terdapat Pusat Rehabilitasi Terumbu Karang, konservasi penyu, budidaya ikan nila, ikan mas, hingga wisata Danau Sentani.
“Jadi artinya potensi yang luar biasa ini perlu kita dorong bersama-sama, dan kami pun di dalam Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia sudah juga menyusun Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI). IBEI ini adalah alat bantu kita semua untuk memonitor posisi saat ini dan progres ke depan. Ini memang disusun dan dikembangkan untuk provinsi-provinsi di Indonesia,” ujar dia.
Berdasarkan hasil perhitungan, indeks ekonomi biru Papua sebesar 34,04 dari rata-rata IBEI di angka 40,43, atau berada di peringkat ke-24 dari 34 provinsi di Indonesia.
Meninjau komparasi pilar indeks ekonomi biru Papua, pilar ekonomi masih di angka 4,49 dari batas tertinggi 16, sedangkan pilar sosial mencapai 14,81 dan pilar lingkungan 14,75.
“Potensi yang luar biasa besar itu ternyata belum secara optimal kita manfaatkan, terutama untuk aspek ekonominya. Artinya, pemanfaatan potensi kelautan untuk sebesar-besarnya memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal dan perekonomian provinsi ini belum diupayakan secara optimal. Oleh sebab itu, inilah kesempatan kita untuk berkolaborasi dan untuk mendorong bagaimana kekayaan laut yang dimiliki oleh provinsi Papua ini bisa memberikan nilai ekonomi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal dan juga perkembangan ekonomi di provinsi Papua,” ungkap Amalia.
Menurut Bappenas, pengembangan ekonomi di wilayah timur Indonesia memerlukan inovasi dan kolaborasi, seperti berbagi data dan kolaborasi riset hingga kemitraan antara pemerintah-swasta.
“Kami juga titip kepada Bapak Bupati (Kabupaten Biak Numfor) dan jajarannya untuk terus tanpa lelah mendorong kebijakan yang kondusif, membangun tata kelola yang baik, sehingga nanti bisa menarik investor maupun para pelaku untuk hadir bersama-sama mengembangkan ekonomi biru di tanah Papua. Jangan lupa semua bahwa pembangunan manusia itu menjadi kunci dari segalanya. Oleh sebab itu, mari kita dorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal melalui pendidikan maupun pelatihan,” ucap Deputi Bidang Ekonomi Bappenas.
