Bulog sebut rumah pangan kita tumbuh 6 persen di Sulawesi Tengah

id Rpk, Bulog, stabilisasi harga, bahan pangan, konsumen, produsen, Sulteng

Bulog sebut rumah pangan kita tumbuh 6 persen di Sulawesi Tengah

Ilustrasi- Rumah Pangan Kita (RPK). ANTARA

Palu (ANTARA) -
Perum Bulog menyebutkan terjadi pertumbuhan rumah pangan kita (RPK) secara kuantitas sekitar 6 persen sepanjang tahun 2023 di wilayah Sulawesi Tengah.


 


"Kami terus berupaya meningkatkan kualitas RPK di di daerah ini, karena RPK menjadi salah satu instrumen Perum Bulog dalam memperluas jangkauan produk berkualitasnya hingga ke tangan konsumen," kata Manager Bisnis Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sulteng Abd Halim Sarro di Palu, Kamis.


 


Ia mengemukakan, RPK di Sulteng terus tumbuh secara kuantitas seiring dengan sosialisasi dan promosi yang terus digencarkan, tercatat sudah ada 1.600 outlet RPK di provinsi ini sebagai mitra Bulog dalam menyalurkan bahan pangan kepada masyarakat.


 


"RPK menjadi penyangga salah satu pilar ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas pangan," jelasnya.


 


Menurut dia, pemberdayaan pelaku usaha dengan skema kemitraan tersebut memungkinkan peningkatan kelas pelaku usaha, sebab stok produk reguler bersumber dari Bulog membuat pelaku usaha menjadi konsisten dalam menjalankan kegiatan niaga pangan.


 


Halim menjelaskan, syarat menjadi mitra RPK sangat sederhana, pelaku usaha cukup melengkapi persyaratan seperti formulir pendaftaran, fotokopi KTP/SIM, surat keterangan domisili dari pemerintah, surat izin berusaha (NIB), NPWP, dan melakukan pembelian produk.


 


“Kami juga telah menyediakan pendaftaran secara daring melalui RPK Mobile yang bisa diunduh di Play Store atau App Store, atau bisa juga datang langsung ke kantor Bulog terdekat,” ujarnya.


 


Setelah syarat administrasi terpenuhi, katanya, petugas Bulog melakukan peninjauan lokasi untuk memastikan alamat domisili calon mitra benar sesuai dengan dokumen administrasi.


 


“Konsumen yang berbelanja di RPK juga akan mendapatkan harga wajar dan tentunya kami memantau langsung kegiatan distribusi, sehingga upaya stabilisasi lewat instrumen ini dapat dijalankan dan adil bagi konsumen,” tutur Halim.