Palu (ANTARA) - Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah mengarahkan pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) bidang usaha pangan, untuk menjaga inflasi daerah.
"Masing-masing kabupaten dan kota, seharusnya sudah memiliki BUMD pangan," kata Kepala BI Sulteng Rony Hartawan di Palu, Senin.
Dia menyarankan BUMD pangan itu dapat dimulai dari kabupaten/kota, yang dilakukan pencatatan inflasi seperti Kota Palu, Kabupaten Banggai, Morowali dan Tolitoli.
Lanjut dia, pemerintah Provinsi Sulteng, juga bisa membuat BUMD Pangan, untuk mengkoordinasikan dengan pemerintah kabupaten dan kota.
"Setelah punya BUMD Pangan, pemerintah daerah dapat memperkuat kerja sama antar daerah untuk pembelian pangan. Seperti daerah yang surplus pangan, dapat dibeli oleh BUMD Pangan," katanya.
Dia mencontohkan DKI Jakarta yang telah memiliki BUMD Pangan seperti food station, dapat menjaga angka inflasi tetap stabil. Walaupun Jakarta tidak memiliki lahan pertanian seperti provinsi lain di Indonesia.
BUMD pangan, tidak hanya membeli komoditas, tetapi bagaimana mengolah komoditas mentah menjadi produk setengah jadi atau jadi.
"BUMD pangan bisa melaksanakan hirilisasi pangan, seperti di saat produksi cabai sedang banyak, bisa dibuatkan produk lain," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sulteng menetapkan inflasi tahun 2024 sebesar 2,5 plus minus 1 persen.
Badan Pusat Statistik (BPS) Sulteng mencatat inflasi pada Juni 2024 sebesar 0,18 persen.
Inflasi tahun ke tahun sebesar 2,82 persen atau inflasi Juni 2024 terhadap Juni 2023.
Sementara, inflasi tahun kalender pada Juni 2024 dibandingkan Desember 2023 sebesar 1,38 persen.
BI Sulteng arahkan pembentukan BUMD pangan jaga inflasi
Dok- Pemimpin Wilayah Bulog Kanwil Sulteng Heriswan (kanan) bersama Kepala BI Perwakilan Sulteng Rony Hartawan (tengah) meninjau ketersediaan stok beras di gudang Bulog di Kota Palu, Selasa (13/2/2024). ANTARA/HO-Bulog Sulteng
