"Tahun 2015 sebanyak 166 layanan senilai Rp18,86 miliar, tahun 2016 sebanyak 338 layanan senilai Rp30,42 miliar, dan tahun 2017 sebanyak 507 layanan senilai Rp122,79 miliar," ujar Sekprov Sulteng dalam sambutan di hadapan anggota Komisi IV DPR RI yang sedang melaksanakan kunjungan kerja di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, Senin malam.
Kunjungan itu dalam rangka reses masa persidangan III tahun sidang 2017-2018 yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV Roem Kono.
Sekprov berharap kunjungan tersebut bisa mendapatkan masukan berupa data faktual dari berbagai instansi teknis terkait di Sulteng, sehingga dapat dicarikan solusi untuk menangani persoalan tersebut.
Baca juga: Komisi IV akan tinjau gudang beras bulog
Selain hasil bumi baik pertanian dan perkebunan yang cukup baik, hasil laut seperti komoditas ikan juga cukup melimpah karena Sulteng memiliki luas laut tiga kali lebih besar dari luas daratan.
Selain itu, harapan Sekprov agar pengawasan dan penelitian dari hasil laut perlu ditingkatkan agar kualitasnya dapat terjamin.
Menurut Sekprov, peran perwakilan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan telah menjadi hal yang utama, seperti di wilayah kerja Kabupaten Tolitoli.
Ia menyampaikan di daerah tersebut layanan sertifikasi kesehatan ikan dan mutu terhadap produk perikanan yang dilalulintaskan melalui bandara Lalos, Pelabuhan Feri, Pelni, dan terminal angkutan darat terus dilakukan, karena hasil komoditas ikan di Kabupaten Tolitoli cukup melimpah.
Selain itu, kata Sekprov lagi, di Kabupaten Tolitoli terdapat unit pengolahan ikan yang tersertifikasi HACCP untuk tahun 2018, dalam fungsi pembinaan, pengujian laboratorium dan inspeksi mutu, tetap dilaksanakan oleh perwakilan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan wilayah kerja Tolitoli.
Karena itu, Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) Palu dapat menargetkan ekspor perdana produk perikanan melalui pelabuhan Tolitoli akan makin meningkat.
Selain itu, harapan Sekprov agar pengawasan dan penelitian dari hasil laut perlu ditingkatkan agar kualitasnya dapat terjamin.
Menurut Sekprov, peran perwakilan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan telah menjadi hal yang utama, seperti di wilayah kerja Kabupaten Tolitoli.
Ia menyampaikan di daerah tersebut layanan sertifikasi kesehatan ikan dan mutu terhadap produk perikanan yang dilalulintaskan melalui bandara Lalos, Pelabuhan Feri, Pelni, dan terminal angkutan darat terus dilakukan, karena hasil komoditas ikan di Kabupaten Tolitoli cukup melimpah.
Selain itu, kata Sekprov lagi, di Kabupaten Tolitoli terdapat unit pengolahan ikan yang tersertifikasi HACCP untuk tahun 2018, dalam fungsi pembinaan, pengujian laboratorium dan inspeksi mutu, tetap dilaksanakan oleh perwakilan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan wilayah kerja Tolitoli.
Karena itu, Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) Palu dapat menargetkan ekspor perdana produk perikanan melalui pelabuhan Tolitoli akan makin meningkat.
Baca juga: DPR Akan Tinjau Gudang Bulog Sulteng
