Jakarta, (Antaranews Sulteng) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memerlukan 1.000 hingga 1.500 hektar lahan untuk relokasi warga masyarakat pascabencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi, kata Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil di Jakarta, Senin.
"Relokasi itu ada yang sudah teridentifikasi, ada 1.000 hingga 1.500 hektar tanah hak guna bangunan (HGB) yang selama ini 'nganggur', yang akan digunakan untuk daerah relokasi," kata Sofyan usai mengikuti rapat koordinasi terkait rekonstruksi Palu di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin.
Relokasi tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang wilayahnya terdampak bencana sehingga tidak boleh lagi dibangun dan dihuni.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengatakan ribuan hektar tanah relokasi tersebut akan menggunakan lahan milik negara yang selama ini tidak terpakai.
Pemerintah setempat juga akan membangun infrastruktur dan fasilitas umum untuk di atas lahan kosong tersebut, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di tempat baru.
"Diusahakan tanah itu milik negara atau tanah-tanah yang berstatus HGU atau HGB. Dan memang harus dibangun infrastruktur seperti jalan, air bersih, listrik, karena itu daerah baru, daerah yang benar-benar kosong, tidak ada apa-apa," kata Longki.
Daerah-daerah yang akan dipakai untuk relokasi antara lain Tolo, Talise, Guyu dan Petobo untuk di Kota Palu; Pombebe di Kabupaten Sigi; serta Loli dan Pantai Barat di Kabupaten Donggala.
Baca juga: Wapres bahas percepatan pemulihan Pasigala bersama Gubernur Sulteng
