Wapres antara lain didampingi Menko Polhukam,?Kepala BPN, Kepala Bappenas, dan Menteri PUPR?sedangkan Gubernur Sulteng? didampingi Ketua DPRD Sulteng, Wali Kota Palu dan Kepala Biro Humas dan Protokoler Moh Haris Kariming.
Adapun hasil rapat internal terbatas yang disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Moh. Haris Kariming antara lain bahwa untuk proses pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Sulawesi Tengah, agar dipercepat kajian terhadap wilayah-wilayah yang berada pada Zona Merah yang tidak bisa didirikan bangunan karena rawan dampak bencana.
Pemerintah pusat dan daerah segera mempersiapkan lokasi untuk merelokasi masyarakat yang rumahnya hilang. Luas lokasi yang dibutuhkan untuk relokadi adalah seluas 1.000 sampai 1.500 ha dengan perhitungan untuk pembangunan rumah hunian tetap sebanyak 16.000 KK.
Perencanan reLokasi untuk pembangunan hunian tetap (huntap) akan dimulai sejak pada Januari 2019 demikian juga dengan pembangunan kembali fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Pada kesempatan tersebut gubernur menyampaikan bahwa lokasi relokasi untuk pembangunan hunian tetap sudah ditetapkan Wali Kota Palu yakni pada dua lokasi?di Kelurahan Talise dan Tondo seluas 560 ha dan Kelurahan Petobo sekitar 100 ha.
Bupati Sigi juga sudah menetapkan lokasi huntap di Kelurahan Pombewe seluas 362 ha, kata gubernur.
Gubernur juga melaporkan bahwa untuk pemulihan dan pembangunan kembali rumah masyarakat yang rusak berat mencapai sekitar 68.000 buah. Sementara yang rusak sedang tetapi masih dibangun pada lokasi aslinya dalam artian tidak perlu direlokasi mencapai sekitar 70.000 rumah.
Gubernur telah menyampaikan secara resmi kepada Presiden untuk dapat diberikan dana stimulan untuk pembangunan kembali rumah masyarakat.
Pada kesempatan itu Wapres meminta Badan Geologi ESDM supaya segera menetapkan jarak dampak sepadan pantai untuk menghindari sunami.
Contohnya Aceh yang menetapkan 1 kilometer sepadan pantai dan Bappenas menyetujui penetapan lokasi relokasi sesuai SK Wali Kota dan Bupati Sigi dan prosesnya berpedoman pada UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah.
Demikian juga Menteri PUPR meminta agar Badan Geologi dapat mempercepat kajian tentang penetapan wilayah yang dapat dibangun dan lokasi wilayah yang tidak dapat dibangun lagi.
Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola berterimakasih atas perhatian pemerintah pusat yang telah mengambil langkah langkah kongkrit untuk percepatan pemulihan dampak gempa bumi, tsunami dan likufaksi di Palu, Sigi dan Donggala. (Humas Pemprov Sulteng)
