"Saya sangat setuju baik pribadi maupun pemerintah, sebab bencana alam perlu ditangani secara kebersamaan dengan melibatkan semua elemen, termasuk masyarakat dan jugapihak NGO," katanya saat membuka kongres I FPRB di lokasi wisata air panas di Desa Bora, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Rabu.
Karena itu, kata dia, pemerintah daerah memberikan dukungan sekaligus apresiasi kepada semua pihak yang telah berinisiatif secara kolaborasi sehingga forum ini bisa terbentuk di Kabupaten Sigi, Sulteng yang memang mengalami dampak parah dari bencana alam gempa bumi 7,4 SR yang terjadi pada 28 September 2018 yang juga diikuti terjadinya likuefaksi di berepara wilayah di daerah itu.
Ketika terjadinya bencana alam yang dasyat tersebut, Bupati Irwan mengaku tidak berada di tempat. Saat itu saya sedang berada diluar daerah.
"Saya mencoba menghubungi beberapa teman pejabat di jajaran Pemkab Sigi maupun Pemprov Sulteng, tetapi tidak berehasil karena jaringan komunikasi langsung terputus," ujarnya.
Baca juga : Komnas-HAM minta pembangunan harus berbasis pengurangan risiko bencana
Nanti beberapa hari kemudian, lanjut Bupati Irwan, ia terbang ke Kota Palu dan memang kondisi di Palu dan Sigi gelap pada malam hari. Tidak ada penerangan listrik semua padam.
"Saya kemudian memutuskan untuk mencarai informasi di Kantor Kodim Donggala di Palu dan disana baru mendapatkan laporan mengenai kondisi akurat soal dampak dari gempabumi dan likuefaksi, serta tsunami di Kota Palu dan Donggala.," katanya.
Tetapi khusus di Sigi tidak ada tsunami karena tidak ada laut. Yang ada tsunami hanya di Donggala dan Palu. Tetapi meski demikian, gempa dan likuefaksi yang terjadi di Kabupaten Sigi mengakibatkan dampak yang sangat parah selain kerusakan bangunan kantor, rumah warga, fasilitas umum, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, jaringan irigasi, jalan dan jembatan, juga menelan banyak korban jiwa meninggal dunia dan mengalami luka-luka akibat bencana alam tersebut.
"Terus terang waktu itu saya bingung dan tidak tahu mau ke mana dan bagaimana menghadapi bencana alam dan cara menanganinya, sebab tidak ada protak soal bencana alam," tutur Bupati Irwan.
Baca juga : Pemkab Sigi bentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana
Menurut dia, yang diketahuinya kalau TNI/Polri biasanya ada protak. "Makanya pertama kali yang saya cari adalah kantor Kodim dan dari situ kemudian berkoordinasi melakukan langkah-langkah evakuasi para korban," tamba dia.
Sehubungan dengan terbentuknya FPRB di Kabupaten Sigi yang diinisiatif oleh sejumlah pihak seperti Islamic Relief Worldwide dan KONSEPSI yang telah mendukung pertemuan awal pembentukan paguyuban mitigasi bencana alam bersama para NGO dan juga OPD dan TNI/Polri, Basarnas, PMI, tokoh adat dan lembaga adat serta dunia usaha dan juga media dan berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam kegiatan-kegiatan kebencanaan di daerah itu.
Baca juga : LIPI siapkan peta rendaman tsunami skala detail 1:10.000
Pemerintah tidak bisa menangangi sendiri, butuh keterlibatan semua pihak termasuk NGO yang selama ini telah banyak memberikan sumbangsih besar terhadap penanganan bencana alam sejak dari pertama kali terjadinya bencana sampai dengan sekarang ini.
Sementara itu, Area Manager Islamic Relief Worldwide , Sulawesi Tengah, Novanto Agus mengatakan pembentukan forum dimaksud sebagai sebuah keniscayaan,terutama mengingat Kabupaten Sigi dan Kota Palu adalah dua wilayah di Sulteng yang terdampak parah dari bencana alam gempabumi, tsunami dan likuefaksi.
Sigi, kata dia, merupakan daerah rawan bencana alam, termasuk banjir dan tanah longsor sehingga untuk membantu meringankan beban pemerintah daerah,maka dipandang perlu adanya suatu forum khusus yang akan ikut dalam melaksanakan penangulangan bencana alam di daerah itu.
Karena bencana adalah urusan menjadi urusan semua pihak.
FPRB Sigi yang baru terbentuk tersebut melibatkan semua pihak terkait,termasuk dewan adat, tokoh adat, masyarakat dan juga LSM/NGO yang peduli kemanusiaan. ***3***
(T.BK03/)
