PTM terbatas di Parigi Moutong direncanakan mulai awal Oktober 2021

Parigi Moutong, Sulteng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, merencanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas mulai awal Oktober 2021.

"Melihat situasi kasus COVID-19 yang terus melandai, saya menyarankan kegiatan pendidikan tatap muka bagi sekolah dasar (SD) dan dekolah menengah pertama (SMP) dimulai 1 Oktober mendatang," kata Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu di Tinombo, Parigi Moutong, Sulteng," Selasa.

Menurut Bupati, jika bulan depan kondisi penyebaran COVID-19 di kabupaten itu stagnan atau menurun maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dapat melaksanakan PTM terbatas, namun dengan catatan seluruh kecamatan dilakukan evaluasi oleh Satgas COVID-19 dan instansi teknis terkait.

Evaluasi dimaksudkan untuk melihat seefektif apa penerapan kegiatan tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Evaluasi tersebut juga perlu dilakukan secara berkala agar informasi seputar penerapan kebijakan itu akan menjadi pegangan Disdikbud dan Satgas COVID-19.

"Satuan pendidikan wajib melengkapi komponen pendukung prokes, mulai dari tempat cuci tangan hingga pengaturan tempat duduk dan sifat peserta didik," ujar Samsurizal.

Sekretaris Satgas COVID-19 Parigi Moutong Idran mengatakan, menanggapi saran Bupati, maka pihaknya memutuskan pelaksanaan kegiatan belajar di sekolah segera ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan instansi terkait untuk mempersiapkan proses tersebut.

"Kami bersama Disdikbud sudah siap melaksanakan kebijakan ini, dan tanggal 1 Oktober mendatang menjadi momen dimulainya PTM bagi pendidikan SD dan SMP sebagaimana tanggung jawab dan kewenangan pemerintah kabupaten," papar Idran.

Sebagaimana instruksi kepala daerah, sebelum dan sesudah PTM pihaknya melakukan evaluasi memastikan jalannya kegiatan belajar mengajar, dan masing-masing kordinator wilayah (korwil) pada satuan pendidikan dapat membuat laporan kegiatan tersebut kepada Satgas COVID-19.

PTM juga mendapat dukungan dari DPRD setempat, sehingga hal ini dipandang perlu dalam rangka memaksimalkan penyelenggaraan pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Semoga apa yang direncanakan ini dapat berjalan tanpa ada kendala," demikian Idran.