Surabaya (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memperjuangkan aspirasi guru honorer asal Jawa Timur yang dinyatakan lulus passing grade, namun tidak diusulkan dalam formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Mereka adalah tenaga pendidik yang harus kita perhatikan dengan seksama nasibnya," kata LaNyalla yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Jumat.
Senator asal Jawa Timur itu bergerak cepat menemui Gubernur Khofifah setelah pada 7 Maret lalu menerima aspirasi dari perwakilan guru lulus passing grade (GLPG) swasta asal provinsi setempat.
Terdata sebanyak 6.138 guru lulus passing grade tahun 2021 dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur yang tidak diajukan dalam formasi PPPK.
"Dari informasi mereka, Jawa Timur tidak mengusulkan formasi guru ini sebagaimana provinsi-provinsi lain. Saya berjanji untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Saya meneruskan aspirasi ini kepada Ibu Gubernur untuk dapat diperjuangkan dan dicarikan solusinya," ujar LaNyalla.
Menurut dia, profesi guru harus diberi prioritas untuk diangkat sebagai PPPK.
"Bukan soal menghargai pengabdian para guru honorer. Ini sudah janji pemerintah yang ingin memprioritaskan tenaga kependidikan," katanya.
Gubernur Khofifah didampingi Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menerima berkas aspirasi terkait nasib guru honorer tersebut.
"Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ketua DPD RI yang sudah meneruskan aspirasi dari guru honorer. Berkas aspirasi ini saya terima dan akan segera saya tindaklanjuti," ujarnya.
Ketua DPD RI perjuangkan aspirasi guru honorer Jatim
Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti menyerahkan berkas aspirasi guru honorer kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (10/3/2023). (ANTARA/HO-DPD RI)
