Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (FKPPI) untuk menjaga Pemilu 2024.
"Kehadiran keluarga besar FKPPI dalam kontestasi Pemilu 2024 adalah untuk menjaga agar Pemilu 2024 dapat berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Penuh dengan kedamaian dan sukacita," kata Bambang Soesatyo di Jakarta Senin.
Bamsoet mengemukakan hal itu saat menyampaikan materi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Keluarga Besar FKPPI di Jakarta.
Menurut dia, keterlibatan keluarga besar FKPPI dalam berbagai kontestasi Pemilu 2024 merupakan bagian dari ikhtiar untuk turut serta terlibat langsung dalam pembangunan bangsa, bukan untuk menjadi pemecah belah ikatan kebangsaan.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan komposisi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) masih sangat dinamis.
Ia berharap siapa pun sebaiknya menahan diri untuk tidak terburu-buru memberikan dukungan secara fanatik.
"Dukunglah capres/cawapres dengan sewajarnya. Tidak perlu fanatik menganggap paling benar, sementara yang lainnya salah," pesannya.
Menurut dia, siapa pun yang akhirnya resmi diusung oleh koalisi partai politik menjadi pasangan calon presiden/wakil presiden merupakan putra/putri terbaik bangsa.
"Tugas sebagai rakyat adalah mendukung dan memilihnya secara bijak. Jangan korbankan ikatan kebangsaan hanya demi dukungan politik sesaat. Jangan korbankan soliditas kebangsaan hanya demi kekuasaan," katanya menegaskan.
Sebagai organisasi yang lahir dari rahim TNI dan Polri, Bamsoet menegaskan bahwa keluarga besar FKPPI wajib menjaga dan setia pada saptamarga sebagai doktrin prajurit TNI serta tribrata dan caturprasetya sebagai doktrin anggota Polri.
Berita Terkait
Bambang Widjojanto: Perlu kajian soal usulan Rp20 triliun Menteri HAM
Jumat, 1 November 2024 14:28 Wib
Kejati Sulteng terapkan keadilan restoratif kasus perlindungan anak
Selasa, 15 Oktober 2024 21:29 Wib
Bamsoet usulkan Soeharto dapat gelar pahlawan nasional
Sabtu, 28 September 2024 15:18 Wib
Pengamat nilai pernyataan Dirlantas Polda Sulteng tidak etis
Jumat, 19 Juli 2024 13:52 Wib
MPR tak bahas amendemen UUD 1945 karena masa tugas hampir berakhir
Jumat, 28 Juni 2024 14:49 Wib
Fraksi Demokrat DPR tanggapi putusan MKD untuk Ketua MPR
Rabu, 26 Juni 2024 11:36 Wib
Ketua MPR dukung kerja sama sister city Astana dan IKN Nusantara
Rabu, 12 Juni 2024 8:15 Wib
Presiden: Pengunduran diri Kepala dan Waka OIKN karena alasan pribadi
Rabu, 5 Juni 2024 9:48 Wib