"Kegiatan ini sangatlah penting, mengingat menghidupkan budaya sadar hukum di tengah-tengah masyarakat adalah hal yang harus terus untuk dilakukan,” kata Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Sulteng Hermansyah Siregar di Kota Palu, Senin.
Giat tersebut dihadiri perwakilan 14 desa dan tiga perwakilan bagian hukum dari Pemerintah Daerah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tojo Una-Una.
Kakanwil mengatakan perlunya kerja sama dan koordinasi serta dukungan dari pemerintah kabupaten dan kota di provinsi itu untuk pembentukan desa dan kelurahan sadar hukum dalam rangkaian peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
"Karena desa atau kelurahan sadar hukum adalah program pemerintah yang tujuannya mewujudkan kesadaran hukum, sehingga tercipta budaya hukum dalam kehidupan bermasyarakat," ujarnya.
Selain itu, Kakanwil juga menekankan pentingnya peran aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam menyukseskan pembentukan desa dan kelurahan sadar hukum tersebut.
"Ini menjadi tugas kita bersama, terus berkoordinasi dengan sebaik-baiknya untuk memaksimalkan kadarkum sehingga selanjutnya dapat ditetapkan sebagai desa binaan sadar hukum. Semoga saja kegiatan ini menjadi langkah awal untuk mencapai tujuan itu,” kata Siregar.
Ia berharap gelar temu tersebut dapat meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat, serta dapat menjadi momentum untuk mendiskusikan dan menemukan solusi dari setiap permasalahan yang ada guna menyukseskan tujuan seperti yang diharapkan.
Adapun kegiatan itu memuat urgensi dari pentingnya pembinaan sadar hukum di setiap wilayah, analis dan evaluasi hukum serta penyuluhan hukum dengan menghadirkan pemateri dari internal penyuluh hukum Kanwil Kemenkumham Sulteng, juga dari Komando Resor Militer 132/Tadulako dan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.
