Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan di Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Hariadi Kartodihardjo menginginkan para petani tidak hanya dimobilisasi oleh kandidat untuk perolehan suara Pemilu 2024, hingga mengabaikan esensi kebijakan pertanian.
Hariadi Kartodihardjo kepada ANTARA di Jakarta Sabtu mengatakan, momen pergantian pimpinan bangsa ini adalah momen yang penting untuk memastikan kelemahan-kelemahan kebijakan pertanian itu bisa diperbaiki. Sehingga hal itu harus kembali kepada ruang-ruang demokrasi masyarakat untuk bisa mempunyai kebebasan atas aspirasi dan pilihannya.
"Kalau caranya begitu (mobilisasi) maka kelompok masyarakat pertanian di lapangan ini hanya dimobilisasi tetapi perhatian esensial kebijakan pertanian tidak pernah dibicarakan," kata Hariadi.
Kampus IPB melalui Forum Keluarga Besar IPB pun turut menyampaikan seruannya seperti kampus-kampus lainnya untuk mendorong proses suksesi kepemimpinan nasional melalui pemilihan umum (pemilu) yang berlangsung tertib, aman, dan damai. Forum tersebut mendorong agar demokrasi di Indonesia bermartabat.
Sebagai kampus yang konsentrasi pada bidang pertanian, Hariadi mengatakan, mobilisasi para petani untuk perolehan suara pemilu merupakan hal yang sangat tidak fair. Menurutnya IPB memiliki Fakultas Kehutanan dan Lingkungan yang menjadi penopang penting untuk memastikan sektor tersebut di Indonesia lebih baik ke depannya.
Selain itu, menurutnya, sektor pertanian di Indonesia masih tergantung pada pulau Jawa, dan banyak lahan pertanian yang dikonversikan menjadi ruang lain. Untuk itu, menurutnya, presiden yang akan terpilih nanti harus memiliki kemauan untuk mengubah kondisi tersebut.
"Pertanian ini esensial bagi masyarakat Indonesia, dan IPB bidangnya di situ, maka itu harus jadi perhatian utama. Karena kita lihat 5-10 tahun mendatang Indonesia masih bergantung pada pertanian," katanya.
Sebelumnya, Forum Keluarga Besar IPB menyerukan lima poin yang menjadi bagian dari kesadaran, keprihatinan, dan gerakan kolektif, guna merespons kondisi politik bangsa saat ini.
Lima poin itu di antaranya untuk menyerukan Indonesia agar kembali ke semangat sila keempat Pancasila, menjunjung proses demokrasi yang bebas, jujur, dan adil untuk memperoleh legitimasi kuat dari rakyat, dan pemimpin nasional harus menjunjung tinggi etika dan moral.
Selain itu, peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya harus dikembalikan pada amanat rakyat dan akal sehat. Dan yang terakhir yakni sikap dan suara kritis sivitas akademika dan setiap warga negara harus dilindungi dan dapat diekspresikan tanpa rasa takut.
