Bank Indonesia dan Pemkab Banggai sediakan warung pangan jelang Idul Fitri
Palu (ANTARA) - Bank Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah berkolaborasi membangun warung komoditas pangan (warkop) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk memudahkan warga memperoleh bahan pokok menjelang lebaran Idul Fitri 1445 hijriah tahun 2024.
"Program ini bentuk komitmen kami dalam membantu pemerintah daerah (pemda) mengendalikan inflasi, apalagi menjelang lebaran tentunya kebutuhan terhadap bahan pokok meningkat," kata Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah Angsoka Y Pundralingga di Palu, Kamis.
Menurut dia menjaga stabilitas harga bahan pokok perlu kolaborasi yang kuat TPID setempat, karena tekanan inflasi cenderung meningkat menjelang hari raya Idul Fitri yang dipengaruhi oleh permintaan masyarakat yang tinggi, khususnya pada komoditas bahan makanan.
Warung komoditas pangan disiapkan menjadi salah satu wadah untuk membantu menjaga stabilitas bahan pokok, yang mana si tempat itu disiapkan sejumlah komoditas pangan utama, diantaranya beras, minyak goreng dan gula pasir.
Di warung tersebut yang sangat berperan yakni Perum Bulog sebagai lembaga ditugaskan negara dalam urusan logistik pangan.
"Warung komoditas pangan adalah inovasi yang dilakukan pemerintah untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan, supaya harga tetap dalam koridor stabil," ujarnya.
Warung komoditas pangan ditempatkan di kawasan Pasar Simpong Luwuk dan waktu operasi dibuka setiap minggu, khususnya Sabtu, Minggu, Senin dan Selasa warung ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengakses komoditas pangan dengan harga yang terjangkau.
"Beras yang dijual di warung tersebut produk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) milik Bulog dengan harga jual Rp10.900 per kilogram sebagai mana harga eceran tertinggi (HET) ditetapkan pemerintah," ucap Angsoka.
Ia menambahkan warung komoditas pangan di Banggai adalah warung kedua yang dibuka di Sulteng, setelah Kota Palu yang diluncurkan pada (25/3).
"Program inovasi ini akan dilanjutkan di kabupaten lain sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan harga pangan yang wajar," kata dia.