BI Sulawesi Tengah berdayakan UMKM untuk mencapai tujuan GBBI

id Rony Hartawan, BI, PKwBI, BI Sulteng, UMKM, pemberdayaan UMKM, Sulawesi Tengah, pencatatan keuangan, bisnis, wkonomi

BI Sulawesi Tengah berdayakan UMKM untuk mencapai tujuan GBBI

Dok- Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Sulteng Rony Hartawan saat menyampaikan sambutannya dalam acara penukaran uang program Serambi di Palu, Selasa (2/4/2024). ANTARA/HO- BI Sulteng

Palu (ANTARA) -
Bank Indonesia Sulawesi Tengah terus berupaya memberdayakan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Memang (UMKM) di provinsi tersebut untuk meningkatkan ketangguhan bisnis sebagai upaya mencapai tujuan Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI).


 


"UMKM merupakan tulang punggung ekonomi, sehingga mereka perlu diberdayakan supaya bisa mengakses bisnis yang lebih luas untuk mencapai tujuan kemandirian ekonomi," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Sulteng Rony Hartawan di Palu, Senin.


 


Ia menjelaskan pemberdayaan dilakukan pihaknya berkolaborasi dengan sejumlah pihak terkait yakni peningkatan kapasitas UMKM lewat pelatihan sistem informasi aplikasi pencatatan informasi keuangan (Siapik) dan edukasi digital finance service (Fds).


 


Sebab dalam melaksanakan bisnis, pencatatan keuangan merupakan faktor krusial dalam pengembangan usaha. Bisnis yang pertumbuhannya baik dapat dipastikan memiliki pencatatan keuangan yang baik pula. 


 


"Kami ingin UMKM tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi pengetahuan tentang layanan keuangan digital dan sistem pencatatan keuangan digital juga bagian penting," ujarnya.


 


Ia mengemukakan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku UMKM ini telah dilaksanakan pada Jumat (19/4) melibatkan sekitar 30 orang pelaku UMKM di Kota Palu dan sekitarnya sebagai bagian dari rangkaian road to karya kreatif Sulawesi Tengah dan GBBI.


 


"Kami telah berkomitmen mendampingi UMKM untuk mencapai kemandirian ekonomi mereka," ucapnya.


 


Di sisi lain BI juga siap memfasilitasi perizinan UMKM sebagai satu kesatuan dalam menjalankan bisnis yang profesional lewat layanan informasi perizinan, berkolaborasi dengan para pihak dan instansi teknis terkait.


 


Kolaborasi yang di bangun tersebut menggandeng Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kanwil Kemenag, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk mewujudkan pelayanan prima kepada UMKM.


 


"Kami juga memiliki peran memberdayakan kelompok-kelompok usaha berbasis mikro dan menengah supaya ketahanan ekonomi mereka lebih baik, sehingga bisa mencapai kemandirian serta tangguh menghadapi tantangan," kata Rony menuturkan.