Banggar DPR dorong kolaborasi TPID jaga inflasi daerah

Palu (ANTARA) - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin M Said mendorong kolaborasi tim pengendali inflasi daerah (TPID), untuk menjaga inflasi di daerah.

"Kami mendorong kolaborasi TPID termasuk pemerintah daerah, Bank Indonesia dan lintas sektor untuk bisa terus menjaga inflasi di daerah," katanya di Palu, Jumat.

Anggota Komisi XI DPR itu menjelaskan, TPID berperan membuat strategi pengendalian inflasi daerah, yang dapat dilakukan berdasarkan kerangka 4K atau ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Menurut dia, upaya pengendalian inflasi tidak hanya mengarah pada stabilitas harga, tetapi juga turut mendukung peningkatan perekonomian daerah.

Dia menjelaskan, terkait ketersediaan pasokan, TPID dapat dapat memastikan ketersediaan stok beras Bulog melalui inspeksi mendadak. Selain itu, melakukan komunikasi dengan kelompok tani di Sulteng, dalam rangka menjamin cadangan pangan masyarakat. Lanjut dia, TPID dapat mendorong hilirisasi pangan, untuk menjamin ketersediaan pasokan beras di Sulteng. Serta mendorong kerja sama antar daerah.

Terkait keterjangkauan harga, Muhidin mendorong TPID dapat berkolaborasi menyediakan komoditas pangan dengan harga di bawah pasar untuk masyarakat. Selain itu, dapat melaksanakan kegiatan pasar murah untuk menjaga harga komoditas pangan tetap terjangkau di konsumen.

Kemudian, untuk kelancaran distribusi, dia menyarankan TPID untuk bersinergi dengan satgas pangan provinsi, kabupaten dan kota, dalam melaksanakan koordinasi dan monitoring. Hal itu untuk memastikan kelancaran distribusi dan mencegah risiko penimbunan komoditas pangan strategis. 

Selanjutnya, untuk strategi komunikasi efektif, dia berharap adanya peningkatan pemahaman dan pembaruan informasi, mengenai strategi pengendalian inflasi di daerah. Dia berharap TPID secara berkala, melakukan koordinasi pengendalian inflasi daerah, termasuk penyelenggaraan high level meeting.