Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Pemkab Bangkep), menjadi kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang berhasil meraih penghargaan dari Pemerintah Pusat atas keberhasilan dalam pengendalian inflasi daerah
"Hal ini menjadi semangat bagi kami untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kinerja pengendalian inflasi di daerah," kata Penjabat (Pj) Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir dihubungi dari Palu, Senin.
Ia mengemukakan, keberhasilan itu ditandai dengan surat Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 500.2.5/285/D1/IJ yang isinya mengundang gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia untuk menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, dirangkaikan dengan penyerahan insentif fiskal kinerja tahun berjalan, kategori pengendalian inflasi daerah periode pertama.
Pemerintah pusat memberikan penghargaan berupa penyerahan insentif fiskal kinerja tahun berjalan, kategori pengendalian inflasi daerah periode pertama senilai Rp5,7 miliar kepada Pemkab Banggai Kepulauan yang diterima langsung oleh Bupati Ihsan Basir, Senin (5/8).
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi Kabupaten Banggai Kepulauan sejak Januari hingga April 2024 di angka 3,34 persen.
Sementara data pemerintah setempat menyebut bahwa inflasi bulan Juli 2024 di Banggai Kepulauan yaitu 2,41 persen.
Inflasi tersebut bila dilihat dari Indeks Perkembangan Harga (IPH) per pekan di bulan Juli bahwa pekan pertama inflasi di angka 0,22 persen, pekan ke dua 0,72 persen, pekan ke tiga 0,44 persen, dan pekan ke empat 0,27 persen.
"Upaya pengendalian inflasi di Banggai Kepulauan dilakukan dengan menempuh empat strategi pengendalian yaitu memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi serta komunikasi efektif," ujarnya.
Empat strategi, kata dia, ditetapkan dalam Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 85 Tahun 2022 tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah 2022 - 2024.
Dikemukakannya peta jalan berisikan langkah-langkah strategis dan operasional dalam hal pengendalian inflasi, yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai inflasi yang telah ditentukan.
"Hal itu diikutkan dengan pemantauan pasokan dan harga bahan pangan penting dilakukan setiap hari, karena dengan begitu pemerintah lebih mudah memahami dan memetakan komoditas-komoditas penyumbang inflasi," ucapnya.
Kemudian intervensi operasi pasar melalui kerja sama Perum Bulog dan distributor di daerah, yang mana harga di jual melalui kegiatan ini relatif lebih murah dibandingkan harga pasar tradisional.
"Beras misalnya terjadi peningkatan harga beberapa bulan lalu, pemerintah memiliki solusi melalui dengan memasifkan pemasaran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog dengan harga Rp10.900 per kilogram, yang mana kualitasnya sama dengan beras premium lainnya," tutur Ihsan.
Ia menambahkan Pemkab Bangkep mengalokasikan anggaran untuk penanganan inflasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 sebesar Rp25,6 miliar.
