Palu (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan program pembangunan daerah yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Semua perencanaan hanya akan bisa terwujud apabila ada satu kolaborasi di antara seluruh stakeholder. Dalam sistem perencanaan ini, ada perencanaan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kemudian pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, di mana yang kita tuju adalah rakyat yang sama dan wilayah yang sama," kata Anwar Hafid di Palu, Senin.
Ia menyampaikan hal ini pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2025 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026.
Menurut Gubernur, hanya kepala desa yang benar-benar memiliki rakyat. Sementara Camat, Bupati, Gubernur atau Presiden adalah regulator yang membuat segala kebijakan sehingga rakyat suatu desa bisa maju, dan keluar dari belenggu kemiskinan.
"Kalau mulai dari pemerintah pusat, Gubernur, dan Bupati ini yang sebagai regulator dan juga orang yang memiliki kewenangan di bidang budgeting melihat rakyat yang sama, maka saya pikir segala persoalan akan cepat selesai," ujarnya.
Ia juga menyebut bahwa salah satu alasan sehingga sejumlah persoalan tidak benar-benar terselesaikan adalah karena ego sektoral atau ego kewilayahan.
"Oleh karena itu, saya berharap sekali kita coba ubah mindset atau pola pikir perencanaan kita, ego sektoral harus dikesampingkan, kemudian fokus menuju kepada rakyat yang sama," ujarnya.
Ia meminta para Bupati/Wali Kota menyampaikan kepada pihaknya apabila terdapat sembilan program prioritas pemerintah provinsi, masuk dalam program daerah yang membutuhkan dukungan Pemprov Sulteng.
Ia juga menyampaikan agar seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota menyamakan persepsi dalam upaya menanggulangi kemiskinan di daerah ini.
Ia mengatakan bahwa agenda pembangunan akan dirancang secara menyeluruh dengan mengintegrasikan prioritas pembangunan nasional dan daerah dalam upaya untuk pencapaian target sasaran indikator kinerja utama pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam rancangan RKPD Provinsi Tahun 2026.
Untuk itu, kata dia, pemerintah kabupaten/kota juga dapat menyelaraskan dan mengintegrasikan prioritas pembangunan provinsi ke dalam prioritas pembangunan kabupaten/kota tahun 2026.
Sementara itu, Bupati Banggai Amirudin yang ikut serta pada kegiatan ini mengatakan Musrenbang ini sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam menyelaraskan rencana pembangunan Kabupaten Banggai dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional.
"Dengan dilaksanakannya Musrenbang ini, diharapkan seluruh elemen pemerintah di Sulawesi Tengah dapat melangkah seirama dalam merancang agenda pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
