IMIP minta bantuan DPR RI soal TKA

id Poboya,Imip

Chief Eksekutif Officer (CEO) PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Alexander Barus meminta bantuan Komisi VII DPR terkait keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di perusahaan tersebut. (Antaranews Sulteng/Aim)

Saya sangat ingin bantuan, bagaimana tenaga kerja asing ini dipercepat perginya dari Morowali
Palu, (Antaranews Sulteng) - Chief Eksekutif Officer (CEO) PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Alexander Barus meminta bantuan Komisi VII DPR terkait keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di perusahaan tersebut.

"Karyawan kami sekitar 21 ribu orang tenaga kerja lokal, dan 2.200 tenaga kerja asing," ungkap Barus di hadapan Gubernur Sulteng Longki Djanggola dan tim Komisi VII DPR yang dipimpin ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu di Palu, Rabu.

Menurut Barus, jumlah TKA saat ini sekitar 10 persen dari jumlah tenaga kerja atau dengan total investasi di IMIP sekitar Rp70 triliun.

"Untuk TKA, saya harap dukungan dari Komisi VII, kita percepat bagaiamana mengantikan mereka dengan TKI," kata Barus.

Penyataan itu disampaikan Alexander Barus saat menjawab pertanyaan anggota Komisi VII DPR RI Catur Rusanto dalam pertemuan di kantor Gubernur Sulteng.

"Saya minta klarifikasi soal TKA, karena ini menjadi citra yang kurang baik, karena ini yang diviralkan tentang tenaga kerja asing di Morowali," kata Catur, legisltor asal Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Barus tidak ingin ada orang China kecuali yang penting-penting saja. Sehingga, pihaknya membangun Politeknik, memberikan pelatihan di Bandung dan Makassar, dengan target maksimum 5 tahun ke depan, dapat mengantikan tenaga kerja asing tersebut.

Baca juga: 3.000 tenaga kerja asing bekerja di IMIP

"Saya sangat ingin bantuan, bagaimana tenaga kerja asing ini dipercepat perginya dari Morowali," harap Barus.

Namun, kata Barus, mencari tenaga kerja orang Indonesia yang memiliki keterampilan saat ini sulit. Hal itu terbukti, saat kegiatan ekspo Sulteng, dimana dibuka penerimaan 2.000 tenaga kerja operator alat berat, yang datang hanya sembilan orang. Padahal kata dia, yang dibutuhkan sekitar 800 orang.

Alexander menjelaskan di Kabupaten Morowali, tepatnya di Kecamatan Bahadopi, IMIP memulai aktivitas sekitar tahun 2013 lalu. Dimana satu tahun lagi Undang-Undang yang melarang ekspor nikel mentah (ore) diberlakukan.

"Yang saya bangun pertama kali adalah pabrik oksigen (oxcygen plant) untuk kebutuhan las," katanya.

Kata dia, target pertama yang dibangun adalah smelter nikel untuk kapasitas 300 ribu nikel pig iron (NPI), delapan dapur, dan power plan 2x65 mega watt.

"18 bulan selesai dibangun," kata Barus.

Menurut dia, pihaknya mengirim tenaga kerja ke China tahun 2013 sebanyak 85 orang pensiunan dari Inco untuk belajar alih teknologi dan melatih orang-orang lokal kita nantinya.

"Setelah sukses diresmikan Presiden Jokowi, 29 Mei 2015, pada tahun yang sama kami membangun smelter lagi, hingga saat ini sudah ada tiga buah," ungkap Barus.

Baca juga: IMIP buka 2.000 lowongan kerja tenaga operator
Pewarta :
Editor: Sukardi
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar