OJK Sulteng dan KPH Dampelas Tinombo bahas peluang produk pasar HHBK

id ROA,HHBK,KPH Tinombo

OJK Sulteng dan KPH Dampelas Tinombo bahas peluang produk pasar HHBK

Pihak OJK Sulteng dan KPH Tinombo berdialog membahas mengenai peluang pasar hasil hutan bukan kayu, di Palu, Rabu. (Antaranews/Muhammad Hajiji/Subarckha)

Salah satu pemberdayaan yang dilakukan yakni pemberdayaan ekonomi melalui produk-produk hasil hutan bukan kayu semisal yang saat ini yang telah dikembangkan adalah gula aren, pala dan karet serta masih ada produk lainnya,
Palu (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tengah dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dampelas Tinombo, bertemu membahas produk-produk hasil hutan bukan kayu (HHBK), di Palu, Rabu, yang potensinya banyak dimiliki di daerah Sulawesi Tengah.

Agus Efendi Kepala KPH Dampelas Tinombo dalam pertemuan di Kantor OJK menyampaikan sebagai UPT Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah melakukan sejumlah pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan maupun dalam kawasan.

”Salah satu pemberdayaan yang dilakukan yakni pemberdayaan ekonomi melalui produk-produk hasil hutan bukan kayu semisal yang saat ini yang telah dikembangkan adalah gula aren, pala dan karet serta masih ada produk lainnya,” ucap Agus Efendi,

Agus menambahkan produk-produk HHBK mulai dikembangkan oleh kelompok tani hutan hanya saja masih terdapat kendala dan tantangan bagi pengembangan produksi termasuk menyangkut pasar dari produk itu sendiri.

Baca juga: OJK minta lembaga pembiayaan tingkatkan edukasi masyarakat

”Saat ini ada 12 kelompok tani hutan yang kami dampingi melalui program Forest Invesment Programme (FIP) II dan telah berproduksi akan tetapi masih ada kendala pasar," ungkapnya.

Gamal Abdul Kahar Kepala OJK Sulawesi Tengah menyambut baik pertemuan ini yang bertujuan untuk mempertemukan para pihak terkait pelaksanaan kegiatan forum bisnis dan akses pembiayaan bagi kelompok tani hutan.

Ia menyebutkan OJK memiliki program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang saat ini baru terbentuk di tingkat pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota.

 “Untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah diperlukan akses keuangan yang lebih luas kepada pelaku usaha utamanya adalah mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), karena akan berkembang namun masih memiliki berbagai hambatan," sebutnya.

Dia mengemukakan hambatan pertama adalah pengetahuan akses keuangan yang kurang, dan modal usaha, hal itulah yang akan dijembatani oleh TPAKD dan olehnya pihaknya juga meminta agar Bank Sulteng bisa terlibat dan memfasilitasi melalui dukungan pemerintah daerah.

Baca juga: OJK tetap batasi akses data pribadi untuk "fintech lending"
Pewarta :
Uploader : Sukardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar