Makassar (antarasulteng.com) - Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim mengatakan
perlu peraturan menteri (Permen) untuk regulasi operasional sekolah
internasional.
"Sekolah internasional itu sebenarnya ada dua model, pertama
sekolah yang memang diperuntukkan untuk orang asing dan kedua, sekolah
internasional yang boleh untuk orang Indonesia," kata Musliar
disela-sela kehadirannya membuka Training of trainers (ToT) bagi
fasilitator di Makassar, Rabu.
Dia mengatakan model sekolah yang kedua yakni sekolah
internasional yang didalamnya adalah orang Indonesia itulah yang perlu
regulasi berupa permen agar penyelenggaraan pendidikannya tidak terlepas
dari nasionalisme.
Regulasi itu diantaranya mengatur tentang materi yang diajarkan
seperti pelajaran Bahasa Indonesia, Pancasila, Agama dan PPKN merupakan
pelajaran wajib.
"Jadi keempat pelajaran itu wajib diajarkan kepada siswa, sehingga perlu ada Permen yang mengaturnya," katanya.
Sementara mengenai penerapan Kurikulum 2013, dia mengatakan,
metode dan kualitasnya setara dengan sekolah internasional dengan tiga
prinsip utama pembelajaran yakni kognitif, afektif dan mampu melatih
kreativitas.
Menurut dia, siswa diajarkan untuk berani bersikap dan
menghargai perbedaan, termasuk memperoleh ketrampilan untuk
mengeksplorasi potensi masing-masing siswa.
"Jadi siswa dihargai dan diberi peluang untuk menggali potensi
diri. Guru tidak boleh lagi melihat siswanya dari sisi prestasi
akademiks saja, tetapi juga dari sisi lain yang dikuasai masing-masing
individu atau siswa," katanya.(skda)
Perlu Peraturan Menteri Untuk Regulasi Sekolah Internasional
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Musliar Kasim. (ANTARA/Widodo S. Jusuf)
