Palu (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Muhammad Hatta Kainang meminta Pemerintah Provinsi Sulbar segera menyusun dan membuat peta daerah-daerah terdampak gempa sebagai rujukan dalam penanggulangan pascagempa.
"Sampai saat ini Pemerintah Provinsi Sulbar belum punya peta wilayah terdampak gempa," ucap Muhammad Hatta Kainang dihubungi dari Palu, Jumat.
Hatta Kainang yang juga Sekretaris Fraksi NasDem di DPRD Provinsi Sulbar menilai peta daerah terdampak gempa, sangat penting dalam penanggulangan pascabencana gempa Karena peta itu, akan menggambar tentang daerah-daerah yang mengalami kerusakannya parah atau kerusakannya berat, sedang dan ringan.
Selain menunjukkan tentang kerusakan, kata Hatta Kainang, peta itu juga menunjukkan tentang sebaran pengungsi, atau di mana saja lokasi-lokasi yang dijadikan warga sebagai tempat pengungsian.
Dengan adanya peta tersebut, sebut Hatta, maka salah satu tujuannya yakni distribusi bantuan dapat disalurkan merata, atau tidak tertumpuk pada satu titik tertentu.
"Karena tidak ada peta itu, maka ini yang membuat distribusi logistik ke titik pengungsian tidak merata," sebut Hatta.
Hatta menilai keberadaan struktur pemerintahan Pemprov Sulbar idealnya harus berdampak pada adanya mekanisme penanganan/penanggulangan pascabencana yang terarah, yang didukung dengan adanya peta sebaran pengungsi dan peta daerah/wilayah terdampak sehingga memudahkan intervensi.
Namun, akui dia hal itu belum ada. Akibatnya, bantuan logistik yang masuk ke Sulbar tidak terdistribusi merata.
"Padahal ketika ada logsitik yang masuk, maka harus ada alur distribusi dan sasaran distribusi yang diatur oleh Pemprov Sulbar. Tetapi ini tidak ada," ujarnya.
Menurut Hatta hingga saat ini masih ada beberapa wilayah di satu kecamatan yang belum mendapat bantuan logistik secara maksimal.
"Misalnya di wilayah Kecamatan Tapalang Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Majene. Olehnya harus ada peta itu, agar menjadi pedoman dalam penanggulangan pascabencana gempa," ujarnya.