"Tentunya ada beberapa pengalaman dan strategi pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan transformasi birokrasi, khususnya di Sigi dengan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan," kata Bupati Sigi Mohamad Irwan Lapatta di Bora, Sabtu.
Ia mengemukakan pemerintah daerah wajib melakukan reformasi administrasi publik, termasuk inovasi teknologi dan pendekatan kolaboratif.
"Reformasi birokrasi tidak hanya tentang sistem, tetapi juga tentang membangun kepercayaan publik. Ini adalah tugas kita semua untuk menjadikan birokrasi sebagai pendorong utama kemajuan daerah," ucapnya.
Ia menuturkan terdapat beberapa tantangan kolaborasi lintas sektor dalam transformasi birokrasi tersebut, yakni sinkronisasi dalam hal perencanaan.
"Saat ini masih terdapat kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan di pusat yang belum selaras dengan nomenklatur perencanaan di daerah termasuk dalam penentuan indikator tujuan dan sasaran kinerja organisasi antara Kemenpan RB dan Kemendagri belum sinkron," sebutnya.
Irwan menjelaskan tantangan lainnya adalah belum selarasnya perencanaan keuangan, yakni saat ini dana transfer daerah sudah dalam bentuk dana earmarked.
"Ini pasti sangat menyulitkan daerah untuk membiayai program dan kegiatannya," ujarnya.
Ia berharap dengan pertemuan itu dapat memberikan wawasan baru kepada masyarakat khususnya mahasiswa untuk memahami tantangan dan strategi yang diperlukan dalam mewujudkan transformasi birokrasi yang efektif dan adaptif di era pemerintahan saat ini.
"Harapannya apa yang disampaikan ini memberikan perspektif praktis yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah saat ini," tuturnya.
