Palu (ANTARA) - Dinas Sosial Kota Palu, Sulawesi Tengah, siap memfasilitasi warga prasejahtera jika ingin mendaftar menjadi peserta program keluarga harapan (PKH) melalui aplikasi cek bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial.
"Bagi warga yang sama sekali belum pernah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan dari sejumlah program pemerintah pusat melalui aplikasi cek bansos," kata Kepala Dinas Sosial Palu Romy Sandi Agung di Palu, Rabu.
Ia menjelaskan kehadiran sistem tersebut untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi, mengecek kepesertaan serta pendaftaran baru. Aplikasi tersebut dapat diakses melalui "smartphone".
Bagi warga yang mengalami kesulitan mengakses sistem tersebut, kata dia, pihaknya siap memfasilitasi pengisian form untuk membantu pengusulan data kepesertaan baru.
Ia juga meminta warga yang mengusulkan nama melalui aplikasi tersebut harus memastikan kepadanan nomor induk kependudukan (NIK) yang sesuai dengan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
"Kalau NIK tidak sepadan dengan dokumen kependudukan, maka tidak akan bisa mendaftar karena NIK sudah terintegrasi dengan sistem tersebut. Olehnya jika terjadi masalah data kependudukan, maka segera melaporkan ke instansi teknis terkait untuk diperbaiki," ujar Romy.
Sebab, kata dia, hakikat sistem tersebut dibuat, untuk mengecek kepesertaan dalam program bantuan pangan non tunai (BPNT), bantuan sosial tunai (BST) dan kepesertaan PKH.
Data Dinas Sosial setempat menyebutkan jumlah kepesertaan penerima bantuan sosial PKH di Kota Palu sebanyak 14.461 keluarga penerima manfaat, dan program BPNT sebanyak 16.883 keluarga penerima manfaat.
Ia menambahkan sekitar 11 ribu warga prasejahtera di Palu terancam tidak menerima bansos BPN dan PKH karena data mereka bermasalah atau tidak sepadan dengan data kependudukan Dukcapil.
"Data keluarga penerima manfaat bansos tersebut sedang diperbaiki. Kami juga dibantu Dukcapil setempat menyortir data keluarga tersebut," ujarnya.
Menurut dia, dari 11 ribu warga yang bermasalah, hanya 800 warga yang terekap data penerima manfaat dalam sistem," demikian Romy.
