Palu (ANTARA) - Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah Hadianto Rasyid mengatakan pengentasan kemiskinan harus dimulai dari pemerintah melalui intervensi peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin.
Wali Kota Palu: Pengentasan kemiskinan harus dimulai dari pemerintah
"Kemiskinan, dimana keadaan masyarakat yang tidak berdaya secara ekonomi, kemudian diintervensi melalui program pemerintah sehingga mereka menjadi berdaya," kata Hadianto Rasyid dalam kegiatan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Palu, Senin.
Ia mengemukakan, bantuan pemerintah lewat berbagai program merupakan stimulus untuk merangsang masyarakat supaya lebih produktif bekerja, sehingga keluar dari kategori miskin.
Secara konsisten, Pemkot Palu melakukan langkah-langkah strategis meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dengan memastikan masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki rumah, kini dapat memiliki tempat tinggal meskipun sederhana melalui program bedah rumah.
"Yang perlu digarisbawahi adalah pembaruan data. Selain itu sosialisasi bantuan pemerintah harus lebih merata kepada masyarakat, tanpa hanya mengandalkan keterangan tidak mampu atau daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," ujarnya.
Ia memaparkan, bantuan pemerintah tidak hanya diakses melalui Dinas Sosial atau masyarakat miskin yang terdaftar dalam DTKS, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya juga menyediakan bantuan sosial (bansos), salah satunya berupa modal usaha bagi pelaku UMKM yang tidak harus berdasarkan DTKS.
"Sebagai pemerintah tentu kita harus berfikir solutif, karena masyarakat sangat berharap mendapat perhatian pemerintah," ucap wali kota
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan Kota Palu 5,94 persen atau 24,47 orang pada Maret 2024, turun dibandingkan tahun 2023 di angka 6,58 persen,
Tahun depan Pemkot Palu optimistis dapat menekan angka kemiskinan ke titik paling rendah, oleh karena itu seluruh OPD di lingkungan Pemkot Palu memperkuat program penanggulangan kemiskinan 2025.
"Penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara simultan dan didukung semua pihak yang berkepentingan di daerah itu, tanpa itu semua mustahil target-target pemerintah tercapai dengan baik," kata Hadianto menuturkan.