"Sulawesi Tengah merupakan wilayah yang sering terjadi bencana banjir dan longsor. Potensinya berada hampir di semua wilayah," kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Sulteng Sudaryano R. Lamangkona pada rapat koordinasi pelaksanaan SIH3 di Palu, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa penerapan SIH3 melalui sistem informasi berbasis digital penting, karena selain sebagai Early Warning System (EWS) juga bagian dari mitigasi awal dalam menghadapi potensi bencana tersebut.
Sudaryano juga menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, wajib bagi setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Publik menyampaikan informasi yang mudah diakses.
Salah satunya, kata dia, adalah informasi data tentang kondisi perubahan cuaca yang dapat memicu bencana banjir dan longsor.
"Informasi mengenai Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi merupakan jenis informasi yang setiap saat harus ada. Karena informasi terkait cuaca menjadi kebutuhan masyarakat, bukan hanya soal bencana saja, tetapi juga kebutuhan bagi sektor pertanian, perkebunan, kelautan, perhubungan dan sektor penting lainnya," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pada era digital yang semakin maju saat ini, diperlukan sebuah sistem informasi yang saling terhubung antaraplikasi yang dikelola masing-masing organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah, agar informasi tersebut sampai ke masyarakat dengan lebih cepat, mudah dibaca dan mudah dipahami.
Untuk itu, kata dia, peran PPID pada setiap perangkat daerah sangat strategis dan diharapkan terus berkolaborasi dan aktif dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui platform dan portal digital.*
