Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersinergi untuk hilirisasi produk herbal dari sektor pertanian hingga memastikan keamanan pangan bagi masyarakat Indonesia.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan bahwa nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani mencakup tiga poin utama, yaitu hilirisasi produk herbal, riset dan pengembangan, serta pengembangan ketersediaan pangan yang aman bagi konsumen.
"Poin-poin yang kami MoU-kan pertama dalam konteks hilirisasi produk herbal berhubungan dengan pertanian," kata Ikrar dalam jumpa pers usai MoU bersama Kementan di Jakarta, Rabu.
Dia menyebutkan Indonesia memiliki potensi besar dalam produk obat herbal, dengan sekitar 30.000 spesies tanaman yang dapat dikembangkan menjadi 17.264 obat asli Indonesia, dan sejumlah tanaman ini berpotensi dikembangkan menjadi fitofarmaka.
"Dari situ kita ingin nanti bersama Kementerian Pertanian akan mengembangkan menjadi obat herbal terstandar bahkan setingkat obat yang disebut dengan fitofarmaka, yang jumlahnya sekarang masih sangat sedikit, jumlahnya baru untuk fitofarmaka baru 21 jenis," ujarnya.
Dia berharap BPOM dan Kementan dapat meningkatkan jumlahnya untuk mengatasi berbagai penyakit seperti diabetes dan hipertensi melalui obat herbal terstandar.
Kementan, dalam kolaborasi ini, akan mendalami potensi pengembangan obat herbal berbasis pertanian, termasuk melalui inisiatif seperti apotik desa dan pengembangan apotik hidup untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap obat herbal.
"Karena ternyata khusus untuk yang berhubungan ini sangat besar, dari Rp6.000 triliun yang ada di Badan POM itu khusus untuk ini saja ada sekitar Rp300 triliun. Jadi besar sekali potensi ekonominya," jelasnya.
BPOM berkomitmen untuk mendukung program swasembada pangan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dengan memastikan keamanan dan kesehatan produk pangan, sekaligus memperkuat riset dan pengembangan untuk obat-obat unggulan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (tengah), Wakil Menteri Pertanian Sudaryono (kanan) menjawab pertanyaan awak media di Jakarta, Rabu (26/3/2025). ANTARA/Harianto
Di tempat yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa kerja sama itu merupakan langkah besar dalam memastikan pangan yang aman serta obat-obatan dan kosmetik yang terjamin kualitasnya, guna menjaga kesehatan masyarakat Indonesia.
Menurut Amran, hal itu sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo yang akan membangun koperasi desa di seluruh Indonesia dengan fokus pada pembentukan apotek desa, yang nantinya akan menjadi salah satu wadah untuk mengembangkan obat-obatan herbal di tingkat lokal.
"Gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia kita akan membangun koperasi. Satu kooperasi satu desa, 70 ribu seluruh Indonesia. Dari koperasi itu salah satu di dalamnya adalah apotek desa seluruh Indonesia," ucap Amran.
Dia berharap kerja sama antara Kementan dan BPOM dapat menghasilkan obat-obatan herbal yang lebih murah dan aman, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan ketersediaan produk kesehatan berbasis tanaman lokal.
"Contoh kita biasa dengar obat untuk tekanan darah yang ada di Papua, buah merah. Itu kan perlu penelitian tindak lanjut. Kan banyak obat-obat kita yang luar biasa. Nanti kita kembangkan setelah diteliti menghasilkan sesuatu dan itu bagus herbal," tuturnya.
Dengan kekayaan alam Indonesia yang memiliki ribuan jenis tanaman, Amran berharap bahwa dalam 1-3 tahun ke depan, Indonesia dapat mengembangkan obat herbal terbaik dunia, yang tidak hanya bermanfaat bagi rakyat Indonesia, tetapi juga diakui global.
