Ibu Kota negara pindah, Donggala-Parimo berpeluang dimekarkan

id Opini Hasanuddin Atjo,pemindahan ibu kota negara

Gubernur Sulteng Drs H Longki Djanggola, MSi (kanan) tersenyum saat menyalami Dr Ir H Hasanuddin Atjo, MP usai mengukuhkannya kembali menjadi Kadis KP Sulteng di Kantor Gubernur Sulteng di Palu, Jumat (1/2). Atjo sudah lebih 11 tahun menduduki jabatan ini dan tercatat sebagai dinas yang paling besar menghasilkan pendapatan asli daerah. (Antaranews Sulteng/Rolex Malaha)

Hasanuddin Atjo: Pindahnya ibu kota Negara tentunya akan memperkuat alasan memekarkan dua kabupaten ini, karena dua kabupaten ini menjadi penghubung ALKI II dan III
Palu (ANTARA) - Rancana memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke luar Jawa akhir-akhir ini menjadi topik dan trend isu di sejumlah media maupun kelompok diskusi beberapa komunitas di level nasional maupun regional. 

Rencana ini menimbulkan berbagai tanggapan mulai yang pro, kontra sampai pada yang tidak memberikan pendapat. Namun rencana ini bermuatan kuat untuk direalisaikan dengan beberapa alasan antara lain Jakarta sebagai ibu kota Negara dan pusat pemerintahan sudah sangat padat penduduk. 

Jakarta telah menjadi salah satu wilayah dengan tingkat polusi dan kemacetan yang tinggi di dunia, cadangan air tanah yang terbatas, wilayah dengan potensi gempa kategori tinggi serta telah menjadi langganan tetap banjir tahunan. 

Alasan yang tidak kalah pentingnya adalah pertimbangan disparitas, yaitu pertumbuhan ekonomi antarkawasan yang tidak merata dan menjadi salah satu penyebab rendahnya daya saing Inonesia dan tingginya laju urbanisasi. 

Saat ini tercatat kontribusi kawasan barat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 79 persen dan sisanya dari kawasan timur, dan juga laju pertumbuhan PDB kawasan barat lebih tinggi yaitu sekitar 5,3 persen dan kawasan timur 5,1 persen. 

Isu pemindahan ibu kota semakin mengemuka dan jelas setelah Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu didampingi oleh beberapa menteri kabinetnya melakukan kunjungan ke lokasi calon ibu kota baru di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, dan keputusan finalnya menunggu hasil kajian lanjutan yang lebih detail.

Berkah bagi Sulteng

Ulasan saya di beberapa media minggu lalu menyoroti bahwa pemindahan ibu kota akan membawa berkah bagi Sulawesi Tengah, mengingat wilayah ini khususnya bagian barat (Palu, Donggala, Tolitoli dan Buol) berhadapan langsung dengan pulau Kalimantan dan berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. 

Berdasarkan sejumlah pengalaman menunjukkan bahwa waktu tempuh dari Palu atau Donggala menuju Kalimantan menggunakan kapal nelayan berkecepatan rata-rata 8 knot tidak lebih dari sepuluh jam. Situasi ini tentunya menjadi nilai lebih bagi Sulawesi Tengah karena akan menjadi sebuah kekuatan sekaligus tantangan yang harus dipersiapkan untuk mengambil manfaat dalam rangka membangun daya saing Sulawesi Tengah. 

Menghubungkan ibu kota baru yang berada di ALKI II dengan ALKI III atau wilayah di kawasan Timur Indonesia bila menggunakan transportasi laut diperhadapkan kepada kendala efisiensi. 
Peta wilayah RI dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (Antaranews Sulteng/ist)

Ada dua rute existing yang dapat dilalui yaitu pertama dari ibu kota baru nanti, berputar dahulu ke utara pulau Sulawesi melewati Manado selanjutnya menuju kawasan timur seperti Maluku Utara, Maluku dan Papua Barat serta Papua. 

Rute kedua berputar menuju ke selatan pulau Sulawesi melewati Makassar selanjutnya menuju kawasan timur Indonesia. Karena itu dalam rangka efesiensi yang berujung kepada terbangunnya daya saing Indonesia, diperlukan rute baru atau rute ketiga yang jarak dan waktu tempuhnya lebih pendek. 

Rute baru itu adalah mengintegrasikan moda transportasi laut dan darat. Dari ibu kota Negara, perjalanan menuju 'Pelabuhan Tambu' di pantai barat Kabupaten Donggala dilanjutkan dengan transportasi darat melalui 'Tol Tambu-Kasimbar' yang bentangannya sekitar 18 km menuju 'Pelabuhan Kasimbar' di pantai timur, Kabupaten Parigi Moutong dan selanjutnya diteruskan dengan transportasi laut menuju kawasan timur Indonesia. 

Terbangunya rute ketiga ini bagi Sulawesi Tengah juga akan membuka isolasi di wilayah bagian timur yaitu (1) Teluk Tomini seperti Parigi Moutong, Poso, Tojo Ununa, Banggai bagian Barat dan (2) wilayah Teluk Tolo seperti Banggai bagian timur, Banggai Kepulauan, Banggai Laut serta Morowali dan Morowali Utara.

Pemekaran Donggala dan Parimo

Perjuangan memekarkan kabupaten Donggala menjadi dua kabupaten yaitu Donggala dan Pantai Barat, serta Kabupaten Parigi Moutong menjadi Parigi Moutong dan Tomini Raya sudah lama digagas dan diperjuangkan oleh masyarakat dan pemerintahnya, namun belum mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat. Alasannya lebih dikarenakan oleh pertimbangan pertumbuhan ekonomi yang dipandang belum relevan. 

Pindahnya ibu kota Negara tentunya akan memperkuat alasan memekarkan dua kabupaten ini, karena dua kabupaten ini menjadi penghubung ALKI II dan III melalui jalan 'tol Tambu-Kasimbar' dan yang tidak kalah pentingnya dua kabupaten ini sejak lama telah memiliki dokumen perencanaan untuk dimekarkan. 

Setidaknya di sekitar Tambu dapat menjadi calon ibu kota kabupaten 'Pantai Barat' dan sekitar Kasimbar menjadi ibu kota kabupaten 'Tomini Raya'. Meskipun masih merupakan gagasan, tidak ada salahnya isu ini dapat menjadi agenda untuk didiskusikan lebih jauh tentang kemungkinannya, sehingga daerah ini memiliki kesiapan bila nantinya pemindahan ibu kota Negara dan pusat pemerintahan teralisasi.
Truk mengangkut peti kemas melintas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (24/11/2018). Aktivitas di kawasan ekonomi itu bergairah kembali setelah diterjang gempa dan tsunami 28 September lalu, ditandai dengan beroperasinya kembali sejumlah perusahaan di dalamnya. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/ama.

'Donggala Lama' dan KEK Palu

Kabupaten Donggala (Donggala Lama) harus dipersiapkan untuk diubah statusnya menjadi kota dan untuk itu pembangunan infrastruktur dan integrasi moda transportasi darat dan laut menghubungkan ALKI II dan ALKI III adalah salah satu perioritas. 

Produk dan komoditas yang akan diangkut melalui transportasi darat dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang tujuannya ke kawasan timur Indonesia dapat diseberangkan dari pelabuhan 'Kota Donggala' menggunakan kapal feri menuju 'Pelabuhan Tambu' Kabupaten Pantai Barat, kemudian menuju 'Pelabuhan Kasimbar' di Kabupaten Tomini Raya' melalui 'tol Tambu-Kasimbar'.

 Selanjutnya truk dan sejumlah kendaraan darat lainnya dapat diseberangkan menuju ke kawasan timur Indonesia. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu yang terletak di wilayah administrasi Kota Palu dan kini mulai dioperasionalkan, dinilai akan lebih diuntungkan bila rencana ibu kota Negara terealisasi. 

Suplay chain atau alur suplay dari dan menuju KEK Palu akan lebih terbuka mengingat bahwa terbukanya 'rute ketiga' dari ibu kota Negara ke kawasan timur Indonesia akan melalui 'tol Tambu-Kasimbar' dan memberi dampak berganda serta efek domino yang tinggi. 

Akhirnya semua ini berpulang kepada kita bagaimana merespon rencana pemindahan ibu kota Negara dan pusat pemerintahan Republik Indonesia ke wilayah Kalimantan bagi kepentingan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Tengah ke depan. Semoga.  *) Ketua Ispikani Sulteng

Baca juga: OPINI - Ibu Kota RI pindah, Tol Tambu-Kasimbar sebuah keniscayaan
Baca juga: OPINI - Luar Jawa berpeluang jadi Ibu Kota RI, Wilayah ALKI II diuntungkan
Baca juga: Memanfaatkan kemajuan pariwisata koridor Sulawesi untuk tumbuh bersama

 
Pewarta :
Editor : Rolex Malaha
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar