Palu (ANTARA) - Komisi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Palu, Sulawesi Tengah, mendesak pemerintah di kota itu agar membuka data korban penerima stimulan dan jaminan hidup pascabencana gempa, tsunami dan likuefaksi ke publik guna menghindari potensi konflik sosial.
"Kami juga meminta Pemerintah Kota Palu termasuk Dinas Sosial agar segera menerbitkan database masyarakat penerima bantuan secara terbuka," kata Ketua Komisi Bidang Pemerintahan dan Kesra DPRD Kota Palu, Mutmainnah Korona, di Palu, Senin.
Mutmainnah mengatakan, keterbukaan Pemkot Palu mengenai data merupakan hal yang sangat penting, agar masyarakat korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi dapat mengetahui dan mendapat kepastian.
"Apakah korban terdata dan masuk sebagai penerima bantuan stimulan dan bantuan jaminan hidup, atau tidak sama sekali," katanya.
Dia mengatakan saat ini korban gempa di Kota Palu belum terdata dengan baik karena masih banyak korban yang mengeluh tidak masuk dalam daftar korban.
Mekanisme keterbukaan Pemkot Palu, menurut dia, mengenai data korban penerima stimulan dan jadup, dapat dilakukan oleh Pemkot Palu melalui surat kabar atau media dalam jaringan, serta mengumumkan langsung di setiap kelurahan.
Bila ada masyarakat atau korban bencana yang belum terdata atau belum terdaftar sebagai penerima bantuan stimulan atau jaminan hidup, perlu memperbaiki kembali data-data tersebut.
Hal itu, sebut dia, untuk mencegah terjadinya konflik sosial, yang merupakan dampak dari buruknya mekanisme pendataan korban bencana tersebut di Kota Palu.
"Ketika masih ada masyarakat yang belum terdata agar segera melengkapi kembali persyaratan yang harus dipenuhi," kata Mutmainnah Korona yang merupakan Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPW NasDem Sulteng.
Baca juga:Wapres Jusuf Kalla instruksikan dana stimulan Palu turun segera
Baca juga : Pemkot Palu salurkan dana setimulan untuk rumah dan masjid rusak berat
Baca juga : LPBI-NU bantu stimulan modal usaha perempuan korban bencana Sulteng
Sebelumnya Pemerintah Pusat telah menyalurkan dana hibah senilai Rp1,9 triliun untuk Kota Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong.
Oleh pemerintah, korban yang rumahnya mengalami kerusakan berat, sedang, hingga ringan, masing-masing akan mendapatkan uang bantuan senilai Rp50 juta, Rp25 juta, dan Rp10 juta.
Data BNPB untuk program in situ (dalam posisi) hibah daerah sebanyak 85.763 rumah yang terdiri dari 15.448 unit rusak berat, 27.706 rumah rusak sedang, dan 42.609 rumah rusak ringan.
Selain itu terdapat bantuan in situ dari luar negeri yakni sebanyak 4.522 unit rumah, dimana 60 unit rumah sudah dibangun dan 3.000 unit rumah sedang dalam tahap pembangunan.
Kemudian untuk program bantuan relokasi rumah berjumlah 11.463 unit, yang diberikan dari berbagai lembaga yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 8.788 unit rumah, AHA Center sebanyak 75 unit rumah, Mayapada sebanyak 100 unit rumah, dan Yayasan Buddha Tzu Chi sebanyak 2.500 unit rumah.
Karena itu, DPRD Kota Palu, Sulawesi Tengah, mendesak Pemkot setempat, provinsi dan pusat memperbaiki data korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi sebelum dilakukan penyaluran dana hibah senilai Rp1,9 triliun.***
DPRD Kota Palu minta Pemkot buka data penerima stimulan bencana
Ketua Komisi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Palu, Mutmainnah Korona (ANTARA/Muhammad Hajiji)
Apakah korban terdata dan masuk sebagai penerima bantuan stimulan dan bantuan jaminan hidup, atau tidak sama sekali
