Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid saat menyampaikan sambutan pada acara rembuk stunting tahun 2022 tingkat Kota Palu, di Palu, Selasa (5/7/2022). ANTARA/Moh Ridwan
Palu (ANTARA) -
Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah mengupayakan paket stimulus stunting kepada balita terpapar sebagai salah satu strategi percepatan penanganan tengkes dari sektor kesehatan.
"Menurut ilmu kesehatan, pemulihan tengkes dapat dilakukan selama tiga bulan secara intens per satu anak, kami mendorong Dinas Kesehatan membuat paket stimulus stunting supaya penanganan lebih efektif," kata Wali Kota Palu Hadianto saat menghadiri rembuk stunting tingkat Kota Palu di Palu, Selasa.
Menurut dia, lewat paket stimulus ini paling tidak dapat memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan tumbuh kembang balita, yang mana paket dimaksud lebih kepada pemenuhan asupan gizi lengkap mulai dari obat-obatan, vitamin, makanan tambahan dan komponen pendukung lainnya.
Ia mengasumsikan, bila satu paket stimulus menghabiskan uang Rp500 ribu untuk satu orang balita dalam sebulan, maka Pemkot Palu menyiapkan anggaran kurang lebih Rp1,5 miliar untuk penanganan selama tiga bulan terhadap 1.200 lebih balita diintervensi.
"Rencananya penganggaran baru kami lakukan pada perubahan anggaran 2022 nanti, dan saat ini saya menugaskan Dinas Kesehatan melakukan kajian teknis terhadap rencana ini," ucap Hadianto.
Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid memasang pin kepada sejumlah pejabat sebagai simbol komitmen perlakukan langkah percepatan penanganan tengkes atau stunting pada acara rembuk stunting tingkat Kota Palu, di Palu, Selasa (5/7/2022). ANTARA/Moh Ridwan
Menurut dia, 1.200 lebih anak mengalami kekurangan gizi kronis di ibu kota Sulteng secepatnya harus di minimalisir, karena akan berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) generasi mendatang.
Oleh karena itu, pihaknya tidak hanya sebatas mendukung langkah percepatan penanganan secara moril, tetapi perlu juga ditopang dengan dukungan anggaran memadai, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo bahwa penanganan tengkes merupakan program prioritas Pemerintah Pusat.
Selain itu, katanya, upaya lain dalam percepatan menurunkan angka tengkes perlu dukungan lintas sektor, dan secara nasional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sudah terlibat sebagai lembaga pengampuh, sehingga implementasi di daerah instansi tersebut menjadi mitra kerja pada program ini.
"Dilihat dari data aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPBGM), prevalensi tengkes Kota Palu di angka 7 persen, lalu data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) daerah ini di angka 23 persen. Target kami hingga 2024 nanti prevalensi tengkes dapat ditekan di bawah target nasional 14 persen," demikian Hadianto.
