Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara menunggu kesiapan dari Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Undang-Undang tentang DKJ (Daerah Khusus Jakarta) 'kan tidak ada masalah. IKN juga tidak ada masalah. Karena 'kan tergantung pada kesiapannya," ujar Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Supratman mengatakan bahwa saat ini Jakarta untuk sementara masih menjadi Ibu Kota Negara.
Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, kata dia, setelah Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani keputusan presiden (keppres) terkait dengan pemindahan ibu kota ke IKN.
"Jakarta untuk sementara masih tetap menjadi ibu kota negara walaupun nanti proses perpindahannya itu pada akhirnya akan ditentukan oleh kapan Presiden akan menandatangani soal kepindahan," kata dia.
Sebelumnya, presiden ke-7 RI Joko Widodo mengatakan bahwa kepindahan ibu kota harus memastikan kesiapan segala infrastruktur pendukung seperti rumah sakit, sarana pendidikan mulai TK, SD, SMP/SMK hingga universitas, serta perlu ada pusat keramaian seperti restoran dan warung-warung.
"Masalah yang berkaitan dengan logistik, di mana kita mencari sesuatu barang, di mana kita mencari sesuatu, ingin beli barang, semuanya itu harus siap. Kalau sekarang apartemennya siap, tetapi kantornya belum, mau apa," kata Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi mengatakan bahwa keppres selayaknya ditandatangani saat semua hal itu sudah siap yakni pada era kepemimpinan Prabowo Subianto.
Menteri Hukum tegaskan pemindahan ibu kota tunggu kesiapan IKN
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/11/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga
