Beirut (ANTARA) - Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam menegaskan pada Selasa (25/2) bahwa negara harus memiliki kendali penuh atas keputusan soal senjata, perang, dan perdamaian.
"Kita menginginkan negara yang memiliki wewenang eksklusif dalam menentukan perang dan damai, negara yang setia pada konstitusi dan kesepakatan nasional," kata Salam saat menyampaikan pernyataan resmi di parlemen.
Dia menegaskan bahwa pemerintahannya berkomitmen untuk melindungi kebebasan, keamanan, dan hak-hak dasar rakyat Lebanon.
Dia juga berjanji akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk membebaskan wilayah Lebanon dari pendudukan Israel serta menegakkan kedaulatan negara hanya melalui institusi nasional.
Kesepakatan gencatan senjata, yang telah diberlakukan di Lebanon sejak 27 November, mengakhiri pertempuran lintas batas antara Israel dan kelompok perlawanan Hizbullah yang meningkat menjadi konflik besar-besaran pada September lalu.
Berdasarkan kesepakatan itu, Israel harus menarik diri dari Lebanon selatan paling lambat pada 26 Januari.
Namun, batas waktu itu diperpanjang hingga 18 Februari setelah Israel menolak mematuhi perjanjian dan masih mempertahankan kehadiran pasukannya di lima pos perbatasan dengan Lebanon.
Sumber: Anadolu
