"Dalam hal ini pengarusutamaan gender diprioritaskan dalam pembangunan untuk mencapai kesetaraan gender," ucap Ihsan Basir, dihubungi dari Palu, Rabu.
Ihsan yang juga mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Sulteng itu menyatakan kesetaraan gender dalam konteks pembangunan daerah yaitu tidak adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, serta berpartisipasi pada seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan.
"Termasuk mendapat manfaat yang sama dari pembangunan," kata dia.
Untuk mencapai hal itu, kata dia, pelaksanaan perencanaan pembangunan dan penganggaran harus berbasis responsif gender, sebagai bentuk komitmen mengarusutamakan pembangunan kesetaraan gender.
Hal itu, menurut dia, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk mengintegrasikan gender pada setiap tahapan proses pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
Oleh karena itu, ia menilai, pendampingan dan monitoring implementasi pelaksanaan PUG yang dilakukan oleh DP3A Provinsi Sulteng menjadi hal penting, karena akan memberikan informasi terkait dengan proses dan tahapan perencanaan yang responsif gender.
DP3A Provinsi Sulteng melaksanakan pendampingan dan monitoring PUG di Kabupaten Banggai Kepulauan, Rabu.
Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga DP3A Provinsi Sulteng Irmawati Sahi mengatakan pemerintah kabupaten dan kota diminta untuk memprioritaskan pembangunan kesetaraan gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
Irma mengatakan dalam teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PPRG telah dibentuk tim mentoring yang terdiri atas DP3A Provinsi Sulteng, pemerhati perempuan dan anak, serta fasilitator PUG.
Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mendapatkan umpan balik bagi program atau kegiatan yang sedang berjalan dan atau yang sudah dilaksanakan, agar kegiatan pemantauan dan evaluasi dapat menghasilkan tujuan yang diinginkan.
"Sedangkan tujuan evaluasi lebih terfokus kepada penilaian 'output' dan 'outcome'," ujarnya.
Hal itu, kata dia, untuk mengetahui apakah PPRG dilaksanakan sesuai standar atau aturan yang berlaku pada periode dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi, serta apakah pelaksanaan PPRG mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan.
