DP3A bersinergi dengan BPK Sulteng bangun kesetaraan gender
Palu (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) bersinergi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulteng mempercepat pembangunan kesetaraan gender melalui optimalisasi implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
"Sinergi dan komitmen bersama menjadi hal penting dan fundamental dalam mempercepat implementasi PUG untuk kesetaraan gender," kata Kepala DP3A Sulteng, Zubair, di Palu, Rabu.
Zubair mengemukakan bahwa Pemprov Sulteng telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
Perda ini menjadi sandaran hukum dan rujukan dalam menyusun program percepatan implementasi kesetaraan gender.
Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan komitmen bersama untuk memprioritaskan pembangunan PUG yang terintegrasi antara Pemprov Sulteng dengan kabupaten/kota," ujarnya.
"RPJMD yang mengakomodir percepatan implementasi PUG, begitu pula dengan rencana strategis harus respon terhadap gender, yang sekaligus menunjang pada pencapaian pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik (good governance), pembangunan yang berkelanjutan, serta pencapaian target-target Millenium Development Goals (MDGs),” ungkapnya.
Ia juga mengharapkan dukungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulteng agar ikut mendorong pemerintah daerah dalam percepatan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG).
Sementara itu, Kepala Subbagian Sumberdaya Manusia BPK Sulteng Muhammad Yudi Armen menyampaikan bahwa pihaknya mendukung dan ikut mendorong pemerintah daerah dalam percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Sulawesi Tengah.
Terkait hal itu, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga DP3A Sulteng, Irmawati Sahi, mengatakan bahwa DP3A Sulteng memperingati Hari Perempuan Internasional dengan melaksanakan talkshow yang mengangkat tema “gerakan kolektif dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender”.
Talkshow ini melibatkan Kepala Subbagian Sumberdaya Manusia BPK Sulteng Muhammad Yudi Armen, Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Pettalolo, Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Universitas Tadulako Doktor Nudiatulhuda Mangun sebagai narasumber.
“Acara ini diselenggarakan untuk merayakan momentum Hari Perempuan Internasional, dimana DP3A menggaungkan pemberdayaan perempuan dan menegaskan bahwa perempuan memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama untuk terus berkembang dan berkarir di segala bidang,” ujarnya.
Saat ini, ujar dia, masih terjadi ketimpangan gender dalam berbagai aspek, mulai dari akses, partisipasi, kontrol dan manfaat terhadap sumber daya pembangunan belum setara. Perempuan juga masih mengalami stigmatisasi, diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, bahkan kekerasan.
Di tengah berbagai ketertinggalan tersebut, perlu kita sadari bahwa sebenarnya perempuan merupakan kekuatan sumber daya manusia,” katanya.
DP3A Sulteng telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi. Salah satunya adalah memberikan pelatihan kewirausahaan bagi perempuan rentan, yaitu perempuan pra-sejahtera, perempuan kepala keluarga, demikian juga perempuan penyintas bencana.
"Sinergi dan komitmen bersama menjadi hal penting dan fundamental dalam mempercepat implementasi PUG untuk kesetaraan gender," kata Kepala DP3A Sulteng, Zubair, di Palu, Rabu.
Zubair mengemukakan bahwa Pemprov Sulteng telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
Perda ini menjadi sandaran hukum dan rujukan dalam menyusun program percepatan implementasi kesetaraan gender.
Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan komitmen bersama untuk memprioritaskan pembangunan PUG yang terintegrasi antara Pemprov Sulteng dengan kabupaten/kota," ujarnya.
"RPJMD yang mengakomodir percepatan implementasi PUG, begitu pula dengan rencana strategis harus respon terhadap gender, yang sekaligus menunjang pada pencapaian pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik (good governance), pembangunan yang berkelanjutan, serta pencapaian target-target Millenium Development Goals (MDGs),” ungkapnya.
Ia juga mengharapkan dukungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulteng agar ikut mendorong pemerintah daerah dalam percepatan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG).
Sementara itu, Kepala Subbagian Sumberdaya Manusia BPK Sulteng Muhammad Yudi Armen menyampaikan bahwa pihaknya mendukung dan ikut mendorong pemerintah daerah dalam percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Sulawesi Tengah.
Terkait hal itu, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga DP3A Sulteng, Irmawati Sahi, mengatakan bahwa DP3A Sulteng memperingati Hari Perempuan Internasional dengan melaksanakan talkshow yang mengangkat tema “gerakan kolektif dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender”.
Talkshow ini melibatkan Kepala Subbagian Sumberdaya Manusia BPK Sulteng Muhammad Yudi Armen, Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Pettalolo, Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Universitas Tadulako Doktor Nudiatulhuda Mangun sebagai narasumber.
“Acara ini diselenggarakan untuk merayakan momentum Hari Perempuan Internasional, dimana DP3A menggaungkan pemberdayaan perempuan dan menegaskan bahwa perempuan memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama untuk terus berkembang dan berkarir di segala bidang,” ujarnya.
Saat ini, ujar dia, masih terjadi ketimpangan gender dalam berbagai aspek, mulai dari akses, partisipasi, kontrol dan manfaat terhadap sumber daya pembangunan belum setara. Perempuan juga masih mengalami stigmatisasi, diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, bahkan kekerasan.
Di tengah berbagai ketertinggalan tersebut, perlu kita sadari bahwa sebenarnya perempuan merupakan kekuatan sumber daya manusia,” katanya.
DP3A Sulteng telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi. Salah satunya adalah memberikan pelatihan kewirausahaan bagi perempuan rentan, yaitu perempuan pra-sejahtera, perempuan kepala keluarga, demikian juga perempuan penyintas bencana.