Adapun banjir disertai material berupa lumpur itu terjadi pada tanggal 1 Juli 2024 malam pukul 18.30 Wita.
"Sejak kemarin sampai hari ini pembersihan ruas jalan yang tertutup lumpur dan rumah-rumah warga terus dilakukan oleh warga setempat dibantu Babinsa dan personel kepolisian dari Polres dan Polda Sulteng, " kata Kepala Desa (Kades) Jono, Hezfrianto di Sigi, Rabu.
Ia menuturkan alat berat berupa ekskavator sudah berada di lokasi bencana banjir untuk segera menangani aliran sungai.
"Kebutuhan masyarakat adalah logistik pengungsian dan untuk alat berat itu sudah mulai bekerja, normalisasi sungai, serta perbaikan jalan yang rusak akibat banjir lumpur itu," ucapnya.
Banjir lumpur, lanjutnya, mengakibatkan kantong produksi di wilayah itu rusak parah, termasuk lahan perkebunan kakao, kelapa, dan pisang seluas 7,5 hektare.
"Jalan usaha tani untuk kantong produksi putus total dan rusak," sebutnya.
Hezfrianto menuturkan dampak lain dari banjir itu juga merendam delapan rumah warga, sehingga mengakibatkan tempat tinggal warga setempat rusak ringan karena kemasukan lumpur.
Kerugian lainnya yang dialami warga Jono, Kecamatan Dolo Selatan, berupa satu rumah terbawa banjir beserta seluruh isi rumah dan satu sepeda motor.
"Warga yang mengungsi sebanyak delapan Kepala Keluarga (KK) terdiri dari anak dan remaja 16 jiwa, lansia satu orang, balita tiga jiwa, dan ibu hamil satu jiwa," ujarnya.
Hingga saat ini warga pun masih mengungsi di rumah keluarga masing-masing yang terdekat.
Diketahui sebelumnya banjir disertai lumpur juga menerjang Dusun III, Desa Bobo, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, sehingga mengakibatkan 71 rumah warga rusak dan terendam lumpur.
Untuk lahan pertanian dan perkebunan terdampak di Desa Bobo, Kecamatan Dolo Barat, seluas 4,25 hektare terdiri dari tiga hektare sawah dan 0,25 kolom petak sawah rusak, serta satu hektare lahan perkebunan berupa pisang dan kelapa terdampak.
Sementara itu Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi Rahmat Iqbal menuturkan masih terus berkoordinasi dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di lapangan untuk mendata luas lahan terdampak akibat banjir disertai lumpur itu.
Nantinya data itu akan dilakukan sebagai dasar pemerintah daerah (pemda) terkait melakukan intervensi membantu warga yang lahan pertanian dan perkebunannya mengalami kerusakan dan gagal panen.
"Kami masih mendata terkait kerusakan lahan pertanian, nama petani, luas lahan, jenis komoditas dan tingkat kerusakan," tuturnya.
